BKD Bima Perketat Absensi ASN, Tak Lagi Jadi Celah Manipulasi Kehadiran

RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima memperketat pengawasan terhadap kedisiplinan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem absensi kini diperkuat dengan fitur penolakan otomatis untuk mencegah praktik manipulasi lokasi kehadiran menggunakan aplikasi pemalsu lokasi atau fake GPS.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Bima, Laily Ramadhani saat mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Dalam sidak tersebut, Sekda Adel Linggi Ardi sekaligus memimpin apel pagi dan memberikan arahan kepada jajaran ASN di dua OPD tersebut.

Laily mengatakan, kedisiplinan kehadiran menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan aparatur benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan pegawai agar tidak mencari celah untuk memanipulasi sistem absensi, termasuk dengan menggunakan aplikasi yang dapat memalsukan lokasi keberadaan pegawai.

"Agar para pegawai lebih bijak dalam menggunakan sistem absensi. Saat ini dari pihak BKD sudah menerapkan fitur tolak absen secara otomatis untuk mencegah segala bentuk manipulasi kehadiran," kata Laily.

Penerapan fitur tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan kedisiplinan ASN melalui pemanfaatan teknologi.

Dengan sistem penolakan otomatis, kehadiran pegawai diharapkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga menggambarkan keberadaan fisik aparatur sesuai dengan ketentuan jam kerja.

Langkah tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar menjalankan kewajiban kedinasan secara jujur dan bertanggung jawab.

Sebelumnya, Sekda Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi menegaskan bahwa ASN tidak dapat hanya berorientasi pada hak tanpa menjalankan kewajiban secara maksimal.

"ASN tidak bisa menuntut haknya kalau kewajibannya tidak dipenuhi. Kewajiban utama kita adalah mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika kerja yang profesional sesuai tupoksi masing-masing," ucap Adel.

Menurutnya, kedisiplinan bukan sekadar persoalan hadir dan absen, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain disiplin kehadiran, Sekda juga mengingatkan seluruh jajaran OPD agar memperhatikan aspek tertib administrasi. Setiap dokumen pemerintahan harus dikerjakan secara cermat dan mengikuti tata naskah dinas yang berlaku.

Hal tersebut dinilai penting karena kualitas administrasi menjadi salah satu bagian dari profesionalitas birokrasi dalam menjalankan program pemerintahan.

Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bima, Raani Wahyuni mengingatkan ASN agar nilai-nilai ASN BERAKHLAK benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

Raani menjelaskan, perubahan paradigma birokrasi menuntut ASN tidak lagi menempatkan diri sebagai pihak yang harus dilayani.

Sebaliknya, aparatur pemerintah harus hadir sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Paradigma birokrasi masa kini telah mengalami pergeseran fundamental: dari yang tadinya 'dilayani' kini bertransformasi menjadi pihak yang 'melayani'. Di sinilah esensi utama dari ASN BERAKHLAK," katanya.

Menurutnya, nilai-nilai ASN BERAKHLAK harus tercermin dalam perilaku aparatur, mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, profesionalitas hingga cara memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sidak yang dilakukan Sekda bersama jajaran terkait menjadi salah satu langkah untuk memastikan pelaksanaan tugas aparatur di lingkungan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan.

Memasuki triwulan terakhir tahun 2026, seluruh OPD juga didorong untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan.

Pengawasan terhadap kehadiran, tertib administrasi dan penerapan nilai ASN BERAKHLAK diharapkan dapat memperkuat budaya kerja aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bima.