APBD Perubahan 2026, KLU Prioritaskan Layanan Publik dan Infrastruktur

RRI.CO.ID, Lombok Utara - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyesuaikan struktur APBD 2026 dengan perkembangan pelaksanaan anggaran selama semester pertama. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD yang mulai dibahas bersama DPRD.

Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri mengatakan perubahan anggaran diperlukan agar rencana keuangan daerah tetap sesuai dengan kondisi aktual selama tahun berjalan.

"Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian realisasi semester pertama serta adanya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja," kata Kusmalahadi dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara, Senin 28 September 2026.

Menurutnya, perubahan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain mengevaluasi realisasi semester pertama, pemerintah daerah mempertimbangkan perubahan target pendapatan, kepastian SiLPA tahun sebelumnya, serta kebutuhan pergeseran anggaran antarprogram dan jenis belanja.

Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah meningkat Rp52,86 miliar menjadi Rp1,079 triliun. Pada saat yang sama, belanja daerah bertambah Rp144,03 miliar menjadi Rp1,200 triliun.

Kusmalahadi menyebut pemerintah daerah mengarahkan perubahan anggaran pada tiga kebutuhan utama, yakni optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang bersifat mendesak.

"Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Utara," ujarnya.

Pemkab Lombok Utara juga membuka ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan dalam pembahasan Raperda APBD Perubahan 2026.

Kusmalahadi berharap pembahasan bersama DPRD dapat menyempurnakan dokumen anggaran sehingga kebijakan yang ditetapkan tetap sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

"Masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen anggaran sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.