Pengadaan Logistik Pilkades Loteng 2026 Diserahkan kepada Panitia Desa

RRI.CO.ID, Lombok Tengah — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengubah pola pengadaan logistik untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Jika pada pelaksanaan sebelumnya kebutuhan logistik disiapkan secara terpusat oleh pemerintah kabupaten, tahun ini pengadaan diserahkan kepada panitia Pilkades di masing-masing desa.

Perubahan ini membuat panitia desa memiliki ruang lebih besar untuk menentukan kebutuhan sekaligus memenuhi perlengkapan pemilihan sesuai kondisi di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah, Baiq Murniati, mengatakan pemerintah kabupaten tetap memberikan dukungan anggaran. Namun, pelaksanaannya tidak lagi dilakukan secara terpusat oleh DPMD.

Anggaran tersebut disalurkan melalui mekanisme bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan Pilkades.

“Kalau pada Pilkades sebelumnya pengadaan logistik dilaksanakan oleh DPMD, untuk Pilkades tahun ini pengadaan logistik dilaksanakan oleh panitia Pilkades masing-masing melalui mekanisme bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa,” kata Murniati, Selasa 15 September 2026.

Menurut Murniati, perubahan tersebut sekaligus menggeser pola pengelolaan kebutuhan Pilkades dari sistem terpusat menjadi lebih dekat dengan masing-masing desa.

Panitia desa dapat memenuhi kebutuhan logistik melalui pelaku usaha yang tersedia di wilayahnya, sepanjang proses pengadaan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemkab, kata dia, tidak masuk terlalu jauh dalam menentukan barang maupun penyedia yang digunakan oleh panitia.

“Kewenangan pengadaan sepenuhnya berada di tangan panitia Pilkades, sementara pemerintah kabupaten hanya memberikan dukungan anggaran melalui mekanisme bantuan keuangan khusus,” ujarnya.

Kebijakan ini juga diharapkan tidak berhenti pada urusan teknis pemungutan suara. Pengadaan yang dilakukan di desa dinilai berpeluang ikut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Kebutuhan seperti alat tulis, percetakan, perlengkapan pemungutan suara hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya dapat dipenuhi dari pelaku usaha yang ada di masing-masing wilayah.

Dengan begitu, anggaran Pilkades tidak hanya digunakan untuk memastikan proses pemilihan berjalan, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

“Harapannya, mekanisme ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Selain mendukung kelancaran Pilkades, juga dapat menggerakkan dan memberdayakan usaha masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan logistik di masing-masing wilayah,” ujarnya.