Dispusip Bima Perkuat Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Literasi

RRI.CO.ID, Bima - Akreditasi perpustakaan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan keberadaan dan pelayanan perpustakaan mampu memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula perangkat daerah tersebut diikuti 50 peserta yang terdiri atas pustakawan, pengelola perpustakaan SD dan SMP, pengelola perpustakaan desa serta pengelola internal Perpustakaan Kabupaten Bima.

Narasumber kegiatan, Pustakawan Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Drs. Arasynur Yakin, menegaskan bahwa perpustakaan harus diselenggarakan berdasarkan standar yang jelas agar mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Menurut Arasynur, Standar Nasional Perpustakaan (SNP) merupakan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SNP tersebut menjadi salah satu dasar bagi pengelola perpustakaan dalam membangun tata kelola yang baik, sehingga pelayanan kepada pemustaka dapat berjalan secara terarah dan memenuhi standar.

Dalam pemaparannya, Arasynur juga menjelaskan bahwa akreditasi bukan sekadar proses administratif untuk mendapatkan pengakuan terhadap suatu perpustakaan.

Lebih dari itu, akreditasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk melihat kelayakan serta kinerja perpustakaan.

"Akreditasi perpustakaan merupakan kegiatan penilaian (assessment) perpustakaan secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja perpustakaan," ungkapnya.

Ia menyebut proses akreditasi dilakukan melalui dua tahapan penting, yakni evaluasi diri dan evaluasi eksternal atau visitasi. Melalui proses tersebut, kondisi dan kinerja perpustakaan dapat dinilai secara lebih menyeluruh.

Arasynur mengatakan akreditasi juga memiliki tujuan strategis, salah satunya menentukan kelayakan keberadaan perpustakaan dalam menunjang pendidikan.

Perpustakaan yang dikelola dengan baik, kata dia, akan semakin mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat pembelajaran, sumber informasi dan pengembangan budaya literasi masyarakat.

"Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atau pemustaka terhadap kinerja perpustakaan dan menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan yang bersangkutan," katanya.

Karena itu, pengelola perpustakaan di Kabupaten Bima didorong tidak melihat akreditasi hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai instrumen untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dispusip Kabupaten Bima, Chandra Kusuma mengatakan pihaknya berkomitmen mendorong semakin banyak perpustakaan di Kabupaten Bima yang mengikuti proses akreditasi.

Menurut Chandra, peningkatan jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di bidang perpustakaan.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan para pengelola perpustakaan dalam memenuhi standar penyelenggaraan perpustakaan," ujar Chandra.

Chandra berharap kegiatan sosialisasi dan advokasi tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pengelola perpustakaan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi perpustakaan masing-masing.

Mulai dari tata kelola, pelayanan hingga pemenuhan standar penyelenggaraan perlu diperhatikan agar perpustakaan benar-benar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ia menargetkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi dan memenuhi standar nasional di Kabupaten Bima dapat meningkat signifikan pada tahun mendatang.

"Muaranya adalah peningkatan kualitas layanan publik serta penguatan budaya literasi di tengah masyarakat," katanya.

Melalui penguatan akreditasi tersebut, Dispusip Kabupaten Bima berharap perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi berkembang menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran masyarakat yang terpercaya.