Gubernur NTB Minta Pers Jaga Kemerdekaan dan Kepercayaan Publik

RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta insan pers tetap menjaga kemerdekaan jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, kebebasan pers harus dibarengi profesionalisme, ketelitian, dan tanggung jawab kepada publik.

Pesan tersebut disampaikan Miq Iqbal melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Halik, saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI NTB di Mataram, Kamis, 10 September 2026.

Iqbal mengatakan pers memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi. Pemerintah, kata dia, membutuhkan media yang independen untuk mengawasi kebijakan, mengangkat persoalan masyarakat, sekaligus memberikan kritik.

"Gubernur dan Wakil Gubernur membuka seluas-luasnya ruang kritik bagi insan pers. Bagi pemerintah, kritik yang berbasis data bukanlah ancaman. Kritik yang jujur adalah cermin," ujar Aka, sapaan Ahsanul Halik, menyampaikan pesan Gubernur.

Ia menegaskan kemitraan antara pemerintah dan media tidak boleh membuat pers kehilangan independensinya.

"Pers tidak perlu menjadi corong pemerintah. Namun, pers juga tidak harus menjadi musuh pemerintah. Pemerintah dan pers dapat bekerja sama untuk kepentingan masyarakat, tanpa kehilangan independensi masing-masing," tegasnya.

Menurut Iqbal, tantangan wartawan kini semakin berat karena informasi bergerak sangat cepat. Siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi melalui platform digital.

Karena itu, wartawan diminta tidak mengorbankan akurasi demi kecepatan atau popularitas.

"Jangan sampai kecepatan mengalahkan ketelitian. Jangan sampai popularitas mengalahkan kebenaran. Jangan sampai asumsi mengalahkan fakta," pesannya.

Iqbal juga mengingatkan wartawan untuk menerapkan prinsip tabayun dengan memeriksa dan mengonfirmasi informasi sebelum diberitakan.

"Periksa sebelum percaya. Teliti sebelum menyimpulkan. Pastikan sebelum menyampaikan," ujarnya.

Dia menilai kemerdekaan pers merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan sesuai etika dan aturan hukum.

"Kebebasan pers adalah hak, tetapi kebebasan pers juga amanah. Kebebasan pers bukanlah kebebasan dari tanggung jawab," tegas Iqbal.

Iqbal juga meminta wartawan tidak sekadar mengejar peristiwa, tetapi mampu menggali persoalan di baliknya. Pemberitaan mengenai kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga kebijakan publik harus ditopang data, regulasi, fakta lapangan, dan pengalaman masyarakat.

"Tugas wartawan bukan sekadar memberitakan peristiwa. Tugas wartawan adalah membantu masyarakat memahami makna di balik peristiwa," katanya.

Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin mengatakan UKW dan OKK digelar untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 120 peserta, dengan 54 wartawan mengikuti UKW jenjang muda, madya, dan utama.

Menurut Ahmad, UKW tidak hanya menguji kemampuan teknis jurnalistik. Peserta juga diuji terkait Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, perilaku jurnalistik, serta kemampuan menghasilkan berita berdasarkan fakta dan etika.

Pemprov NTB menilai pers yang sehat menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi. Pemerintah tidak membutuhkan media yang selalu membenarkan, tetapi media yang berani bertanya, cermat memeriksa, jujur memberitakan, dan bertanggung jawab kepada publik.

Iqbal pun mengingatkan bahwa ukuran utama martabat wartawan bukan seberapa sering namanya muncul atau seberapa banyak berita dibaca, melainkan seberapa kuat kepercayaan publik yang dijaga.

"Ketika kepercayaan publik terjaga, pers tidak hanya menjadi penyampai berita. Pers menjadi penjaga akal sehat publik," pungkasnya.