Peternak Telur NTB Terjepit, Harga Jual Anjlok Ditengah Pasokan dari Luar Daerah

RRI.CO.ID, Mataram - Harga telur ayam ras di tingkat peternak di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada di bawah harga normal. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harga telur di sejumlah pasar yang masih relatif tinggi.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, mengatakan berdasarkan pemantauan pemerintah, harga telur ayam ras di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp40 ribuan per kilogram. Sementara harga telur di tingkat pasar dapat mencapai sekitar Rp60 ribu per kilogram.

Perbedaan harga yang cukup lebar tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harga di tingkat produsen dengan harga yang harus dibayar konsumen. “Kalau di pasar itu sekitar Rp60 ribu. Sementara di tingkat peternak sekitar Rp40 ribuan,” kata Riadi, Senin, 7 September 2026.

Menurut Riadi, kondisi harga tersebut hingga saat ini masih terjadi. Padahal, harga telur yang normal di pasaran berada pada kisaran Rp55 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram, tergantung ukuran dan kualitas telur.

Untuk telur berukuran besar yang sudah melalui proses sortir, harga di tingkat peternak semestinya bisa berada di kisaran Rp50 ribuan per kilogram. “Normalnya sekitar Rp55 ribu sampai Rp60 ribu. Kalau di tingkat peternak sekitar Rp52 ribu untuk telur besar, yang sudah disortir,” ujarnya.

Riadi menduga salah satu faktor yang menyebabkan harga telur di tingkat peternak lokal tertekan adalah masih masuknya pasokan telur dari luar daerah.

Pasokan tersebut, kata dia, terutama berasal dari Bali dan masuk ke pasar NTB melalui jalur yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini membuat pasokan telur di pasar menjadi lebih banyak dan pada akhirnya memengaruhi posisi tawar peternak lokal.

“Karena ada supply dari pasar gelap,” kata Riadi.

Ia menegaskan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB tidak pernah lagi menerbitkan rekomendasi pemasukan telur dari luar daerah sejak Idul Adha.

Namun, penghentian penerbitan rekomendasi tersebut tidak serta-merta membuat pasokan dari luar daerah berhenti sepenuhnya. Menurutnya, masih terdapat telur yang masuk secara tidak resmi atau melalui jalur yang sulit terpantau.

“Sejak Idul Adha itu kami tidak pernah menerbitkan rekomendasi telur sampai sekarang. Cuma rembesannya ini ada saja,” ujarnya.

Masuknya pasokan dari luar daerah tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi peternak ayam petelur lokal. Sebab, ketika pasokan di pasar melimpah, pembeli memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan telur dengan harga yang lebih rendah.

Kondisi itu secara langsung memengaruhi posisi tawar peternak. Peternak yang membutuhkan kepastian pasar untuk menjual hasil produksinya berada dalam posisi yang lebih lemah ketika harus berhadapan dengan pedagang atau pengepul yang memiliki alternatif pasokan dari luar daerah.

Riadi menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi peternak bukan semata-mata harga telur di pasar yang rendah. Justru, harga telur di tingkat konsumen masih relatif tinggi, sementara harga yang diterima peternak jauh lebih rendah.

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi dan tata niaga telur. Ketika peternak menawarkan telur dengan harga tertentu, pedagang dapat menolak dengan alasan masih tersedia pasokan telur dari luar daerah dengan harga yang lebih kompetitif.

“Kalau bapak tidak mau segini, ya sudah. Kalau ditahan, dia berusaha. Itu yang menyebabkan posisi tawarnya,” kata Riadi.

Situasi tersebut membuat peternak lokal sulit mendapatkan harga yang sesuai dengan biaya produksi. Di sisi lain, konsumen belum tentu mendapatkan manfaat dari rendahnya harga di tingkat peternak karena harga telur di pasar tetap relatif tinggi.

Pemerintah daerah pun perlu melihat persoalan ini tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi distribusi hingga perdagangan di tingkat konsumen. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, peternak berpotensi mengalami tekanan terhadap arus kas usaha. Padahal, produksi telur membutuhkan biaya rutin, mulai dari pakan, bibit ayam, tenaga kerja, hingga biaya pemeliharaan dan operasional kandang.

Riadi mengatakan pengawasan terhadap arus masuk telur dari luar daerah menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan. Hal ini untuk memastikan pasokan telur yang beredar di NTB berasal dari jalur distribusi yang sesuai dengan ketentuan.

Terlebih, pemerintah telah menghentikan penerbitan rekomendasi pemasukan telur dari luar daerah sejak Idul Adha. Dengan tidak diterbitkannya rekomendasi tersebut, pemerintah berharap kebutuhan telur di NTB dapat lebih banyak dipenuhi oleh produksi peternak lokal.

Namun, masih adanya pasokan yang masuk melalui jalur tidak resmi menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat di berbagai titik distribusi.

Pengawasan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetapi membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lalu lintas barang dan perdagangan.

Pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak sebagai produsen dan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen.

Di satu sisi, pemerintah harus memastikan ketersediaan telur di pasar tetap mencukupi dan harganya terjangkau. Namun di sisi lain, harga yang terlalu rendah di tingkat peternak juga dapat mengancam keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur.

Jika harga telur terus berada jauh di bawah harga normal, peternak dapat mengurangi produksi karena biaya usaha tidak lagi sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Karena itu, pengendalian pasokan dan pembenahan tata niaga menjadi penting untuk menciptakan harga yang lebih wajar di sepanjang rantai distribusi.

Pemerintah juga perlu memastikan adanya transparansi pembentukan harga mulai dari tingkat peternak, pedagang pengumpul, distributor hingga pasar.

Dengan demikian, selisih harga yang terlalu besar dapat ditekan dan keuntungan tidak hanya terkonsentrasi pada mata rantai tertentu.

Riadi menegaskan bahwa kondisi harga telur yang terjadi saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga sekaligus kondisi produksi peternak lokal.

Di tengah tingginya harga telur di pasar dan rendahnya harga di tingkat peternak, pemerintah dituntut mencari titik keseimbangan agar konsumen tetap memperoleh telur dengan harga terjangkau, sementara peternak lokal mendapatkan harga jual yang layak.

Sebab, keberlangsungan peternak lokal tidak hanya berkaitan dengan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pasokan pangan asal hewan bagi masyarakat NTB