Desa di Lobar Mulai Matangkan Pilkades di tengah Keterbatasan Dana

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kecamatan Gerung mulai mematangkan kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah desa. Meski tahapan masih berada pada fase awal, pemerintah kecamatan menilai persiapan sejak dini menjadi kunci agar seluruh proses pemilihan berlangsung tertib, aman, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Camat Gerung Fitriyati Wahyuni mengatakan, sosialisasi yang dilakukan saat ini menjadi bagian penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades.

Menurutnya, tahapan Pilkades masih cukup panjang, mulai dari persiapan hingga pemungutan suara dan penetapan kepala desa terpilih. Karena itu, setiap tahapan harus dipahami secara seragam oleh pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, maupun panitia penyelenggara.

"Ini masih tahap awal. Kita masih akan melalui beberapa tahapan sampai hari H pencoblosan, kemudian dilanjutkan dengan penetapan," ujar Fitriyati, Selasa 1 September 2026.

Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian tahap awal persiapan sebelum nantinya dilanjutkan dengan pembekalan atau bimbingan teknis bagi panitia Pilkades.

Fitriyati menegaskan, penyamaan persepsi terhadap regulasi sangat penting agar tidak muncul perbedaan penafsiran ketika tahapan pemilihan mulai berjalan.

"Tujuan sosialisasi ini supaya pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa maupun panitia sebagai penyelenggara nanti betul-betul satu persepsi. Aturan dan regulasi yang mengatur Pilkades harus dipahami bersama," katanya.

Selain persoalan regulasi, aspek keamanan juga menjadi perhatian pemerintah Kecamatan Gerung. Koordinasi dengan kepolisian terus dilakukan melalui jajaran Bhabinkamtibmas untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama proses Pilkades.

Langkah tersebut dilakukan bukan karena telah terjadi persoalan, melainkan sebagai upaya pencegahan agar potensi konflik dapat ditekan sejak awal.

"Kami tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian, terutama melalui Bhabinkamtibmas, untuk meminimalisir sekecil mungkin potensi terjadinya permasalahan," ucapnya.

Di tengah persiapan teknis tersebut, persoalan anggaran menjadi tantangan lain yang harus dihadapi pemerintah desa. Fitriyati mengungkapkan, pembiayaan Pilkades berasal dari dua sumber, yakni APBDes dan bantuan keuangan kabupaten.

Namun, penganggaran Pilkades tidak seluruhnya telah tersedia dalam APBDes awal. Pemerintah desa kemudian harus melakukan pergeseran anggaran dan menyesuaikannya melalui APBDes perubahan.

"Untuk pembagian anggaran, Pilkades ini memiliki dua sumber. Satu dari APBDes dan satu lagi dari bantuan keuangan kabupaten. Untuk bantuan keuangan kabupaten, itu ranah pemerintah kabupaten," katanya.

Kondisi tersebut menjadi semakin berat karena ruang fiskal desa ikut tertekan akibat berkurangnya Dana Desa (DD). Di Kecamatan Gerung, kondisi itu dirasakan oleh desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades.

Fitriyati menyebut, dari 11 desa di Kecamatan Gerung, sebagian besar harus melakukan penyesuaian anggaran untuk membiayai kebutuhan Pilkades. Ia juga menyebut Desa Gapuk menjadi salah satu desa dengan alokasi Dana Desa paling rendah, yakni sekitar Rp350 juta.

Sementara desa lainnya berada pada kisaran Rp373 juta berdasarkan kondisi anggaran yang disampaikan dalam persiapan tersebut.

Dengan keterbatasan fiskal itu, pemerintah desa mau tidak mau harus melakukan refocusing sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan.

Namun, Fitriyati meminta agar pengurangan anggaran tidak menyasar program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami meminta program yang direfocusing adalah kegiatan yang tidak terlalu menyentuh hajat hidup orang banyak. Kalau ada kegiatan yang tidak terlalu urgent, itu yang dikurangi," tegasnya.

Menurut Fitriyati, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen untuk menyelenggarakan Pilkades secara tertib. Pemerintah kecamatan ingin seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dengan dukungan pemerintah desa, panitia, aparat keamanan dan masyarakat.

Ia berharap proses pemilihan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu menjaga suasana sosial masyarakat tetap kondusif.

"Pada intinya kita menginginkan Pilkades ini bisa berjalan aman dan kondusif, tidak ada kendala, apalagi sampai masuk ke ranah hukum," katanya mengakhiri.