Konsolidasi dengan Golkar, Bawaslu Lombok Utara Tekankan Akurasi Data Pemilih

RRI.CO.ID, Lombok Utara — Upaya menjaga akurasi data pemilih menjadi salah satu perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Persoalan tersebut turut dibahas Bawaslu bersama jajaran DPD II Partai Golkar Lombok Utara dalam kegiatan konsolidasi demokrasi di Kantor DPD II Partai Golkar Lombok Utara, Rabu 26 Agustus 2026.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P2PS) Bawaslu Lombok Utara, Dr. Suliadi, mengatakan pengawasan terhadap data pemilih tetap dilakukan meskipun saat ini berada di luar tahapan pemilu.

Menurutnya, pemutakhiran data secara berkelanjutan penting untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat dan sesuai dengan kondisi kependudukan terkini.

Suliadi mengungkapkan masih ditemukan persoalan berupa data penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam daftar pemilih.

“Ini menjadi perhatian kita bersama karena masih ada data penduduk yang meninggal dunia tetapi masih terdata dalam daftar pemilih. Hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian agar kualitas data pemilih tetap terjaga,” ujar Suliadi.

Ia menilai akurasi data pemilih merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, pembaruan data tidak hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga perlu dikawal pada masa non-tahapan.

Bawaslu juga mendorong adanya komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara pemilu, partai politik, serta pemangku kepentingan terkait untuk membantu memastikan data kependudukan yang menjadi dasar penyusunan daftar pemilih terus diperbarui.

Konsolidasi bersama Partai Golkar juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperkuat komunikasi dengan partai politik mengenai berbagai persoalan kepemiluan.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi, mengatakan komunikasi tersebut diperlukan untuk menyerap aspirasi sekaligus menyamakan pemahaman mengenai perkembangan regulasi dan persoalan kepemiluan.

“Tujuan kami dalam kegiatan ini adalah meningkatkan sinergi dengan partai politik, termasuk dalam persiapan menuju verifikasi partai politik dan membahas isu-isu lainnya,” kata Ria.

Selain data pemilih, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan sejumlah regulasi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta ketentuan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

Ria mengatakan perkembangan regulasi perlu dicermati bersama karena dapat berimplikasi terhadap kesiapan partai politik menghadapi proses kepemiluan selanjutnya.