Sosiolog Unram Ungkap Sejumlah Celah yang Membuat Penetapan Desil Warga Tak Tepat

RRI.CO.ID, Mataram - Rumah besar belum tentu menandakan sebuah keluarga hidup berkecukupan. Begitu pula pendapatan yang terlihat tinggi tidak otomatis menggambarkan kemampuan ekonomi sebuah rumah tangga.

Hal tersebut menjadi salah satu persoalan yang disoroti Koordinator Program Studi Sosiologi Universitas Mataram, Arif Nasrullah, dalam melihat ketidaksesuaian data desil masyarakat.

Menurutnya, proses pendataan harus melihat kondisi keluarga secara utuh, bukan hanya mengambil satu indikator. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan hingga beban utang perlu ikut diperhitungkan sebelum seseorang ditempatkan dalam kelompok desil tertentu.

"Pendapatan masyarakat ini memang cukup tinggi, tapi kan mereka punya utang, anak banyak, dan lain sebagainya. Sehingga untuk makan sehari-hari mereka juga sulit, pas-pasan," ujarnya, Jumat 28 Agustus 2026.

Persoalan lain dapat muncul ketika petugas tidak berhasil menemui warga saat pendataan. Tanpa informasi langsung dari masyarakat, petugas berpotensi menggunakan informasi yang terbatas untuk menentukan kondisi ekonomi sebuah keluarga.

Arif mencontohkan rumah yang terlihat besar. Kondisi fisik rumah tidak dapat serta-merta dijadikan ukuran tingkat kesejahteraan karena bisa saja rumah tersebut merupakan peninggalan orang tua atau warisan yang belum dibagi.

"Rumah besar itu kan tidak jadi patokan, bisa jadi itu warisan dari orang tuanya. Dia tidak punya pekerjaan tapi karena ada warisan orang tua rumah besar, bahkan belum dibagi warisnya langsung petugas survei menetapkan desilnya itu tinggi," jelasnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap metode pendataan sekaligus memanfaatkan data penerima bantuan yang sudah tersedia. Data lama, menurutnya, dapat menjadi dasar untuk kemudian dicocokkan kembali dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Kan data-data orang penerima bantuan itu kan sudah ada sebenarnya. Basis datanya kenapa enggak itu saja yang dipakai, harus pakai basis data baru lagi, kan akhirnya menghabiskan waktu," ujar Arif.

Untuk masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya keliru, Arif menyarankan pengaduan dimulai dari tingkat paling dekat dengan warga, yakni kepala dusun atau pemerintah desa. Aparat di tingkat tersebut dinilai lebih mengenal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehari-hari.

"Perubahan untuk solusi paling cepat harus melalui satuan terkecil, yaitu bisa dari kepala dusun maupun desa. Karena itu desa atau dusun yang paling mengerti status masyarakat yang dia miliki," katanya.

Menurut Arif, keterlibatan pemerintah desa juga dapat membantu proses verifikasi sebelum perubahan data diteruskan kepada instansi terkait. Dengan begitu, koreksi tidak hanya mengandalkan pengajuan secara administratif, tetapi disertai pengecekan kondisi nyata di lapangan.

Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur ketika proses pendataan berlangsung. Pemerintah memang perlu memperbaiki sistem, tetapi akurasi data juga bergantung pada keterbukaan warga mengenai kondisi ekonomi keluarganya.