Data OPD Harus Terpadu, Bappeda Bima Cegah Tumpang Tindih Program

RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan data pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Penguatan tersebut dilakukan melalui Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola data yang akurat, terpadu dan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI).

Sejumlah perangkat daerah hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dinas Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai walidata serta Bappeda sebagai koordinator data.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem data pemerintahan.

Menurut Hariman, data yang dimiliki setiap OPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administrasi masing-masing instansi. Data harus dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.

Ia juga mendorong penguatan kolaborasi berbasis teknologi bersama Dinas Kominfo agar proses pengelolaan dan pertukaran data antarinstansi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Pemanfaatan teknologi, kata dia, menjadi salah satu kunci untuk memastikan data dapat dikelola secara cepat, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah yang membutuhkan.

Penguatan sistem data tersebut juga diarahkan untuk menghindari terjadinya duplikasi. Dengan data yang terpadu, pemerintah dapat mengetahui program apa yang telah dilakukan, siapa yang menjadi sasaran, serta kebutuhan apa yang masih belum tertangani.

Hal ini penting agar perencanaan pembangunan tidak menghasilkan kegiatan yang saling tumpang tindih antarinstansi.

Sementara itu, Made Yuli Kurniati dari BPS Kabupaten Bima menekankan bahwa pembinaan statistik sektoral harus dilanjutkan dengan sinergi konkret setelah kegiatan berakhir.

Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki sumber daya dan data masing-masing yang apabila dikelola secara bersama dapat menghasilkan sistem informasi pembangunan yang jauh lebih kuat.

"Sinergi pasca-kegiatan diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada," kata Made.

Ia menilai kolaborasi penyediaan data menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang andal, efektif dan efisien.

Selain mencegah tumpang tindih kegiatan, penyatuan data juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan memiliki standar yang sama.

Pembinaan statistik sektoral juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di lingkungan pemerintah daerah sekaligus mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Bima.

BPS Kabupaten Bima mendorong agar seluruh perangkat daerah terus memperbaiki kualitas data yang dihasilkan, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan hingga penyajiannya.

Dengan dukungan Bappeda sebagai koordinator data dan Dinas Kominfo sebagai walidata, pengelolaan data diharapkan semakin terintegrasi. Sementara perangkat daerah lainnya berperan sebagai produsen data sesuai dengan bidang masing-masing.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan satu sistem data pembangunan yang dapat menjadi pijakan bersama dalam merancang kebijakan Kabupaten Bima, sehingga program yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.