Bappeda Bima Perkuat Sinergi Penanganan Risiko Banjir DAS Rontu

RRI.CO.ID, Bima- Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko banjir yang berpotensi terjadi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Rontu. Salah satu upaya tersebut dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima melalui Rapat Desk Program Kegiatan Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir pada DAS Rontu, yang berlangsung di Ruang Rapat La Sakosa Bappeda Kabupaten Bima.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman menerangkan, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana aksi yang lebih terarah.

"Terintegrasi dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan potensi banjir di kawasan DAS Rontu," katanya.

Rapat desk dipimpin Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bima, N. Bissemullah Z.A., MPA. Forum tersebut melibatkan perangkat daerah terkait untuk membangun kesamaan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi dalam merumuskan program dan kegiatan penanganan risiko banjir.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan pemaparan oleh Konsultan TePIS NUFReP, Gazali Fathadewang, pemaparan tersebut menjadi bahan awal bagi peserta untuk melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai kondisi wilayah DAS Rontu, berbagai permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan penanganan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pembahasan kemudian diarahkan pada proses verifikasi data dan kondisi wilayah. Data yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu bahan penting untuk memastikan bahwa rencana aksi yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Selain verifikasi data, peserta rapat juga melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan risiko banjir.

Langkah tersebut diperlukan agar setiap bentuk penanganan yang direncanakan dapat diarahkan pada persoalan yang tepat serta memberikan dampak nyata terhadap pengurangan risiko bencana.

Tidak kalah penting, forum ini juga menjadi ruang untuk menginventarisasi berbagai program dan kegiatan yang telah maupun akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Inventarisasi tersebut dilakukan agar program yang berkaitan dengan pengurangan risiko banjir tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat disinergikan dalam satu kerangka penanganan yang terpadu.

Melalui rapat desk tersebut, pemerintah daerah juga mendorong adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antarperangkat daerah.

Dengan pembagian tugas yang terukur, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memahami kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiko banjir di kawasan DAS Rontu.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bima, N. Bissemullah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan banjir.

"Penanganan risiko banjir dinilai tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya," ujarnya.

Karena itu, penyusunan rencana aksi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap program memiliki sasaran, lokasi dan bentuk intervensi yang jelas.

Selain itu, sumber pembiayaan juga perlu dipetakan sejak awal agar program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara bertahap.

Dalam rapat tersebut, penyusunan matriks rencana aksi menjadi salah satu hasil utama yang dibahas.

"Matriks tersebut memuat sejumlah komponen penting, antara lain lokasi prioritas, bentuk penanganan, perangkat daerah pelaksana serta sumber pembiayaan," ucapnya menegaskan.

Keberadaan matriks ini diharapkan dapat menjadi instrumen bersama dalam mengawal program pengurangan risiko banjir pada DAS Rontu.

Dengan demikian, berbagai kebutuhan penanganan dapat dipetakan secara lebih sistematis berdasarkan skala prioritas dan kemampuan pemerintah daerah.

Dari kegiatan tersebut juga diharapkan dapat diperoleh sejumlah output penting, di antaranya tersusunnya matriks rencana aksi pengurangan risiko banjir, teridentifikasinya lokasi-lokasi yang menjadi prioritas penanganan, serta terverifikasinya program dan kegiatan yang dimiliki masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, forum ini menghasilkan daftar program prioritas yang akan diarahkan dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pembagian tahapan tersebut dinilai penting agar penanganan risiko banjir tidak hanya berorientasi pada tindakan sesaat ketika bencana terjadi, tetapi juga diarahkan pada upaya pengurangan risiko secara berkelanjutan.

Dengan adanya rencana aksi yang disusun melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bima berharap penanganan risiko banjir di DAS Rontu dapat dilakukan secara lebih terencana dan efektif.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana, melindungi masyarakat, serta mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan akibat banjir.

Melalui perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas dan dukungan pembiayaan yang terpetakan, pengurangan risiko banjir di DAS Rontu diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, terpadu dan berkelanjutan.