MBG Tak Boleh Asal Saji, Pemkot Perkuat Pengawasan
- 17 Agt 2026 15:46 WIB
- Mataram
RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Kota Mataram memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai tujuan awal, sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah, sekolah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram sekaligus Ketua Satgas MBG Kota Mataram, H. Lalu Martawang, mengatakan pemerintah daerah tidak boleh menyerahkan seluruh tanggung jawab MBG hanya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tanggung jawab ini harus dilakukan secara bersama. Karena itu, mekanisme koordinasi MBG di tingkat daerah harus dibentuk dan diaktifkan,” katanya, Senin 17 Agustus 2026.
Menurut Martawang, pengawasan juga diperkuat dari sisi keamanan pangan. Setiap dapur SPPG diwajibkan memenuhi standar higiene dan keamanan pangan, termasuk mencantumkan label waktu makanan selesai dimasak.
Makanan yang telah matang harus dikonsumsi dalam batas maksimal empat jam, sehingga sekolah diberi ruang untuk menolak makanan apabila tidak memenuhi ketentuan.
“Kita tidak ingin mempertaruhkan nyawa dan masa depan anak-anak kita,” jelasnya.
Pemkot juga mendorong sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan MBG. Pengaduan dapat disampaikan melalui Portal Radar MBG untuk memantau distribusi, menu, hingga permasalahan yang ditemukan di lapangan.
“Kalau ada kejadian atau persoalan terkait MBG, silakan segera dilaporkan agar bisa ditangani,” ujarnya.
Martawang menegaskan keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya porsi makanan yang tersalurkan, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas hidup anak.
Karena itu, pemerintah mendorong transparansi, pengawasan bersama, pemanfaatan rantai pasok lokal, serta memastikan seluruh dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kalau semua ini bisa kita wujudkan bersama, MBG diharapkan ikut menjawab persoalan stunting, kemiskinan, sekaligus mendorong peningkatan IPM,” katanya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....