DPRD Lombok Barat Bahas Pergeseran Anggaran 2026, Tekankan Transparansi

RRI.CO.ID, Lombok Barat — DPRD Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Aula Fraksi DPRD Lombok Barat, Gerung, Kamis, 13 Agustus 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas rencana pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2026.

Rapat diikuti unsur Pimpinan DPRD, Fraksi-Fraksi, serta Alat Kelengkapan Dewan bersama jajaran TAPD Kabupaten Lombok Barat. Forum tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah sebelum kebijakan pergeseran anggaran dilaksanakan.

Pembahasan tidak hanya diarahkan pada perubahan pos anggaran, tetapi juga untuk memperoleh penjelasan mengenai kebutuhan serta mekanisme pergeseran anggaran agar tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konsultasi tersebut, DPRD dan TAPD berupaya menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan penganggaran. Langkah itu dinilai penting agar setiap perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pembahasan ini menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan pergeseran anggaran dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme,” ujarnya.

DPRD Lombok Barat juga menempatkan aspek efektivitas dan transparansi sebagai bagian penting dalam proses pembahasan. Setiap kebijakan anggaran diharapkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi benar-benar mendukung program pembangunan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Selain itu, konsultasi tersebut menjadi ruang untuk mengantisipasi agar perubahan anggaran tidak mengganggu prioritas pembangunan maupun pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat.

Dengan adanya pembahasan bersama TAPD, DPRD berharap proses pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2026 dapat dilakukan secara terukur, terbuka, dan berdasarkan kebutuhan yang jelas.

“Yang terpenting, setiap kebijakan penganggaran tetap memperhatikan kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya menegaskan.

Rapat konsultasi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Koordinasi menjadi kunci agar setiap keputusan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif serta tetap berada dalam koridor aturan.

“Pembahasan anggaran harus tetap mengedepankan ketepatan, efektivitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Melalui forum tersebut, DPRD Lombok Barat dan TAPD diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap langkah pergeseran anggaran 2026 sehingga pelaksanaannya dapat mendukung agenda pembangunan daerah tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

“Seluruh proses akan diarahkan agar kebijakan anggaran tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Lombok Barat,” katanya mengakhiri.