Sensus Ekonomi NTB Tembus 100 Persen, Pemprov Matangkan Data Pembangunan

RRI.CO.ID, Mataram — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Nusa Tenggara Barat telah melampaui 100 persen secara agregat. Pemerintah Provinsi NTB kini mendorong pematangan data tersebut agar tidak berhenti sebagai pendataan pelaku usaha, tetapi menjadi pijakan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Hal itu disapaikan Kepala BPS NTB, Wahyudin saat bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan tim enumerator SE2026 di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 14 Agustus 2026. Iqbal bahkan ikut menjalani proses pendataan secara langsung.

Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan capaian pendataan telah melewati 100 persen karena petugas menemukan potensi usaha baru di lapangan. Namun, proses verifikasi dan pendataan rinci masih terus dilakukan.

“Secara prinsip agregat di tingkat provinsi, capaian pendataan kita sebenarnya sudah melampaui 100 persen karena ditemukannya potensi-potensi usaha baru di lapangan,” kata Wahyudin.

Petugas masih menyisir sejumlah unit usaha, termasuk ratusan usaha di pusat perbelanjaan dan kawasan Mandalika. Kendala teknis seperti perizinan kantor cabang dan verifikasi migrasi penduduk juga masih diselesaikan.

Bagi Pemprov NTB, data SE2026 penting untuk memotret ekonomi daerah secara lebih utuh. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor pariwisata yang dinilai masih memiliki aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Aktivitas seperti glamping dan pergerakan wisatawan menggunakan kapal cepat di perairan Lombok menjadi bagian yang ingin dipetakan lebih baik.

Iqbal juga mendorong sistem transportasi laut wisatawan terintegrasi dengan pendataan pengunjung. Senggigi diproyeksikan menjadi salah satu hub yang menghubungkan sejumlah destinasi, termasuk Gili Trawangan, Bangsal, hingga Bangko-Bangko.

“Sistemnya bisa kita adopsi seperti penerbangan. Kita sedang menunggu masterplan agar lalu lintas pengunjung tercatat sempurna,” ujar Iqbal.

Tak hanya ekonomi, Pemprov NTB juga akan menggunakan penguatan data untuk menangani persoalan sosial. Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan pemerintah sedang menyiapkan pilot project pembenahan data stunting bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Pembenahan data juga diarahkan pada tiga persoalan utama, yakni kemiskinan, stunting, dan anak putus sekolah. Pemerintah ingin memastikan intervensi tidak lagi hanya berdasarkan data agregat, tetapi mampu menjangkau sasaran hingga tingkat tapak.

Di sektor pendidikan, Iqbal menyoroti lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan ke pesantren tetapi belum seluruhnya tercatat dalam sistem Dapodik. Persoalan ini dinilai perlu dibenahi agar tidak ada anak yang terlewat dari perencanaan dan intervensi pemerintah.

Dengan data SE2026 yang semakin lengkap, Pemprov NTB ingin mengubah pola pembangunan dari sekadar berbasis perkiraan menjadi lebih presisi. Data yang matang diharapkan membuat anggaran lebih efisien dan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.