RRI.CO.ID.Mataram – Pemerintah Kota Mataram mendorong perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga menjamin keamanan pangan dan kualitas gizi penerima manfaat. Evaluasi dilakukan menyusul arahan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program sebelum dilakukan optimalisasi dapur MBG.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram. yang juga Ketua Satgas MBG Kota Mataram H. Lalu Martawang mengatakan masyarakat, termasuk komite sekolah, dapat berpartisipasi memberikan kritik dan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan MBG. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak penting untuk memastikan program berjalan transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“MBG bukan sekadar memberi makan kepada anak, tetapi merupakan investasi negara untuk membangun manusia Indonesia yang kuat, cerdas, dan produktif. Karena itu, keamanan pangan, kualitas gizi, tata kelola, transparansi, kolaborasi pusat dan daerah, serta pengukuran dampaknya harus menjadi satu kesatuan,” kata Martawang.
Di Kota Mataram, tercatat 68 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 65 dapur telah beroperasi dan tiga lainnya belum beroperasi. Dari dapur yang beroperasi, sebanyak 65 telah menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara penerima manfaat yang tercatat meliputi 1.681 ibu hamil, 5.495 ibu menyusui, dan 17.686 balita atau total 24.864 orang.
Martawang meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan koordinator wilayah untuk memastikan alasan penghentian sementara sejumlah dapur dan menindaklanjutinya sesuai aaturan
“Kalau belum memiliki SLHS, wajib mengurus. Kalau setelah diperiksa ternyata layak, pastikan sertifikatnya diterbitkan. Tetapi kalau tidak layak, pastikan memang tidak layak. Semuanya harus objektif dan berjalan sesuai koridor aturan,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....