RRI.CO.ID, Mataram – Kesejahteraan nelayan di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi pekerjaan rumah di tengah besarnya potensi sumber daya kelautan yang dimiliki NTB. Meski Nilai Tukar Nelayan (NTN) telah berada di kisaran 110 hingga 112, angkanya masih di bawah target nasional yang dipatok sebesar 120.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Muslim, mengatakan kondisi nelayan memang mengalami perbaikan dibanding beberapa tahun lalu. Namun, peningkatan itu belum cukup karena berbagai persoalan mendasar masih membatasi pendapatan masyarakat pesisir.

"Kalau dibanding dulu, NTN sudah meningkat. Dulu masih di kisaran 90-an, sekarang sudah di atas 100. Tetapi memang target nasional masih 120 sehingga masih perlu didorong," kata Muslim, kepada RRI, Senin 3 Agustus 2026.

Menurut dia, pendekatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama ini belum sekuat sektor pertanian. Petani memperoleh berbagai bentuk dukungan, mulai dari subsidi pupuk, benih, hingga kepastian pasar melalui pembelian hasil panen. Sementara nelayan masih menghadapi ketidakpastian, baik dalam memperoleh sarana produksi maupun menjual hasil tangkapan.

Muslim menilai ketika hasil tangkapan melimpah, nelayan belum memiliki lembaga yang mampu menyerap produksi sehingga harga ikan mudah jatuh. Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan sangat bergantung pada mekanisme pasar.

"Kalau petani ada banyak intervensi pemerintah, termasuk pembelian hasil panen. Nelayan belum memiliki perlindungan seperti itu sehingga ketika hasil tangkapan melimpah, mereka menjual dengan harga yang mengikuti pasar," ujarnya.

Selain persoalan pemasaran, nelayan juga masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, minimnya bantuan sarana penangkapan, hingga rendahnya literasi keuangan masyarakat pesisir.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan sejumlah program. Salah satunya mempermudah akses nelayan memperoleh BBM bersubsidi agar biaya operasional melaut dapat ditekan.

DKP juga mendorong pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan agar ikan tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tetapi memiliki nilai tambah melalui pengolahan. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus mengurangi kerugian saat hasil tangkapan melimpah.

Selain itu, pemerintah memperkuat literasi keuangan bagi masyarakat pesisir. Menurut Muslim, karakteristik pekerjaan nelayan berbeda dengan petani karena hanya bisa melaut sekitar tujuh hingga delapan bulan dalam setahun. Pada musim barat, aktivitas melaut berkurang sehingga pengelolaan keuangan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat layanan bagi masyarakat pesisir. Program tersebut tidak hanya menyediakan akses BBM bagi nelayan yang memenuhi persyaratan, tetapi juga dilengkapi fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, bengkel mesin perahu, serta berbagai kebutuhan pendukung usaha perikanan.

"Harapannya hasil tangkapan yang belum terjual bisa disimpan, kebutuhan BBM tersedia, dan nelayan memperoleh layanan yang selama ini sulit mereka akses," kata Muslim.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga akan menyalurkan bantuan kapal penangkap ikan ke sejumlah wilayah di NTB. DKP berharap tambahan sarana tersebut mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing nelayan.

Muslim menilai peningkatan kesejahteraan nelayan tidak cukup hanya melalui bantuan alat tangkap. Menurut dia, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi, mulai dari kemudahan akses produksi, perlindungan harga hasil tangkapan, hingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir agar NTN NTB dapat terus meningkat dan mendekati target nasional.