RRI.CO.ID, Lombok Barat — Upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak cukup hanya dengan menjaga harga hasil panen. Persoalan ketersediaan pupuk, biaya produksi, sarana pascapanen, kerusakan jaringan irigasi hingga perlindungan melalui asuransi pertanian turut menentukan seberapa besar pendapatan yang akhirnya diterima petani.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Dasan Baru, Hamka, menilai kebijakan pemerintah terkait harga pupuk memang memberikan dampak positif bagi petani. Namun, menurutnya, kebutuhan pupuk di lapangan belum sepenuhnya terpenuhi karena sejumlah jenis pupuk yang sebelumnya tersedia kini sulit ditemukan.

Hamka mengatakan, penurunan harga pupuk bersubsidi menjadi salah satu kebijakan yang dirasakan langsung petani. Meski demikian, petani masih membutuhkan jenis pupuk lain seperti ZA, SP, serta pupuk organik untuk menunjang produktivitas tanaman.

“Sekarang yang tersedia terutama urea dan NPK, sementara ZA, SP dan pupuk organik sangat dibutuhkan petani. Kebutuhan pupuk yang diterima petani juga belum sepenuhnya mencukupi,” ujarnya. Senin 3 Agustus 2026.

Menurut Hamka, persoalan pupuk tersebut berpengaruh terhadap struktur biaya produksi. Ketika kebutuhan pupuk bersubsidi tidak mencukupi, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi untuk memenuhi kebutuhan tanaman.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pembelian gabah juga dinilai mulai memberikan kepastian bagi petani. Pada musim tanam kedua 2026, Hamka menyebut Bulog tetap melakukan pembelian gabah dengan harga sekitar Rp6.500 per kilogram hingga ke gudang.

Namun, kondisi pasar justru menunjukkan petani memiliki pilihan lain. Sejumlah tengkulak disebut berani membeli gabah kering panen dengan harga lebih tinggi, bahkan berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp7.200 per kilogram.

“Petani sekarang sudah semakin cerdas melihat harga. Kalau tengkulak membeli lebih tinggi, tentu petani akan mempertimbangkan menjual kepada mereka,” katanya menegaskan.

Hamka menggambarkan biaya produksi padi per hektare dari pengolahan lahan hingga panen berada di kisaran Rp16 juta. Jika kebutuhan pupuk harus dipenuhi dengan membeli pupuk nonsubsidi, total biaya tersebut dapat meningkat menjadi sekitar Rp17 juta sampai Rp18 juta per hektare.

Dengan asumsi hasil panen bersih sekitar lima ton dan harga gabah berada pada kisaran Rp6.000 per kilogram, nilai penerimaan kotor petani mencapai sekitar Rp30 juta. Setelah dikurangi biaya produksi, masih terdapat ruang pendapatan bagi petani. Namun, angka tersebut sangat bergantung pada produktivitas, harga jual, biaya panen dan kondisi tanaman.

Karena itu, menurut Hamka, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) tidak semata-mata bergantung pada kenaikan harga komoditas. Efisiensi biaya produksi dan kemampuan petani mempertahankan hasil panen juga menjadi faktor penting.

Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah kondisi cuaca saat musim panen. Pada periode panen raya dengan curah hujan dan angin tinggi, tanaman padi berisiko rebah. Bahkan, gabah yang telah rebah dapat mengalami kerusakan atau tumbuh kembali sebelum berhasil dipanen.

“Ketika panen berlangsung bersamaan dan kemudian datang hujan serta angin, tanaman bisa rebah. Kalau terlambat dipanen, kualitasnya turun dan petani bisa mengalami kerugian,” ucapnya.

Kondisi tersebut membuat ketersediaan alat panen dan fasilitas pengering menjadi kebutuhan mendesak bagi kelompok tani. Hamka menilai keberadaan mesin combine harvester berukuran sesuai dengan kondisi lahan serta fasilitas pengering seperti bed dryer atau vertical dryer dapat membantu petani menyelamatkan hasil panen.

Ia juga menyoroti aktivitas mesin combine yang melintas di jaringan irigasi tersier. Menurut Hamka, terdapat kasus jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat aktivitas alat panen yang tidak memperhatikan infrastruktur pertanian.

Sebagai Ketua P3, Hamka menyebut kelompoknya pernah memperoleh program pembangunan infrastruktur irigasi melalui pemerintah. Karena itu, ia meminta aktivitas usaha jasa panen turut memperhatikan keberlanjutan fasilitas irigasi yang dibangun untuk kepentingan petani.

“Kalau ada combine yang sampai merusak jaringan irigasi tersier milik kelompok tani, harus ada penertiban dan aturan yang tegas. Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun pemerintah justru rusak karena aktivitas alat panen,” katanya.

Selain persoalan alat panen, Hamka menilai perlindungan petani melalui asuransi pertanian perlu diperkuat. Program tersebut dinilai penting karena risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem tidak sepenuhnya dapat dikendalikan petani.

Ia mendorong sosialisasi asuransi pertanian dilakukan lebih intensif hingga tingkat kelompok tani. Petani perlu memahami mekanisme pelaporan dan klaim agar kerugian akibat tanaman rusak atau gagal panen dapat memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.

Menurut Hamka, masih ada petani yang belum memahami prosedur tersebut. Padahal, ketika tanaman dalam satu petak mengalami kerusakan akibat risiko yang ditanggung, terdapat mekanisme klaim yang dapat membantu mengurangi beban kerugian.

“Petani perlu lebih banyak mendapatkan sosialisasi di kelompok tani maupun melalui BPP. Jangan sampai ketika terjadi kerusakan, petani tidak melaporkan karena tidak memahami prosedurnya,” katanya.

Hamka juga berharap cakupan perlindungan tidak berhenti pada komoditas padi. Menurutnya, tanaman jagung dan komoditas hortikultura juga menghadapi risiko produksi yang sama sehingga layak mendapatkan perhatian dalam skema perlindungan petani.

Ia menilai sinergi pemerintah, penyuluh, kelompok tani, Bulog dan pelaku usaha pertanian menjadi penting untuk memperkuat posisi petani. Dengan harga hasil panen yang lebih terjamin, biaya produksi terkendali, pupuk tersedia, fasilitas pascapanen memadai, serta perlindungan risiko yang kuat, peningkatan kesejahteraan petani di Lombok Barat dapat lebih realistis diwujudkan.

“Yang dibutuhkan petani bukan hanya harga yang baik, tetapi juga pupuk yang cukup, alat panen, pengering, perlindungan asuransi dan kepastian ketika menghadapi risiko di lapangan,” katanya mengakhiri.