RRI.CO.ID, Lombok Utara - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan strategi jangka panjang untuk memastikan seluruh kepala dusun memiliki kendaraan operasional. Setelah mengalokasikan pengadaan 113 unit sepeda motor melalui APBD 2026, pemerintah masih menargetkan pemenuhan kendaraan bagi ratusan dusun lainnya secara bertahap hingga 2029.

Kepala DP2KBPMD Kabupaten Lombok Utara, Atmaja Gumbara, mengatakan daerah saat ini memiliki 477 dusun dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring proses pemekaran wilayah di sejumlah desa.

Dengan pengadaan 113 unit tahun ini, ditambah 19 unit yang telah disalurkan pada 2024 dan 2025, total kendaraan operasional yang telah terakomodasi mencapai 132 unit.

Artinya, masih terdapat sekitar 345 kepala dusun yang belum memperoleh fasilitas kendaraan operasional dari pemerintah daerah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, DP2KBPMD telah menyusun rencana pengadaan secara bertahap selama tiga tahun ke depan, yakni 2027 hingga 2029. Pemerintah menargetkan pengadaan sedikitnya 115 unit kendaraan setiap tahun.

"Apabila target pengadaan tahun 2027 sebanyak 115 unit, estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp2,75 miliar. Namun besarannya tetap menyesuaikan perkembangan harga kendaraan dan kemampuan keuangan daerah," kata Atmaja, Kamis 30 Juli 2026.

Ia menegaskan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penganggaran akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan APBD setiap tahunnya.

Atmaja menjelaskan DP2KBPMD hanya memiliki kewenangan menyusun kebutuhan teknis dan mengajukan usulan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sementara penentuan alokasi anggaran dan proses pengelolaan keuangan menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menurutnya, sinergi antara perangkat daerah sangat diperlukan agar program pemenuhan kendaraan operasional kepala dusun dapat direalisasikan secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap keberadaan kendaraan operasional tersebut tidak hanya mendukung mobilitas aparatur desa, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat dusun.