RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui pelantikan 118 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Jumat 31 Juli 2026.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing. Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 99 orang merupakan pengangkatan pertama ke dalam jabatan fungsional.

Dalam sambutannya, Sekda Abul Chair menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan melalui keahlian profesional yang dimiliki setiap ASN.

Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar memenuhi kebutuhan organisasi, melainkan bentuk kepercayaan negara terhadap kompetensi aparatur yang telah memenuhi persyaratan profesional.

"Hari ini bukan sekadar seremoni pelantikan, tetapi menjadi bentuk pengakuan atas kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki setiap ASN," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan jabatan fungsional menjadi salah satu pilar penting dalam birokrasi modern. Berbeda dengan jabatan struktural yang menjalankan fungsi manajerial, pejabat fungsional dituntut menghasilkan kinerja berbasis keahlian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, Sekda mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya, ASN tidak cukup hanya mencontoh praktik-praktik yang telah ada, tetapi juga harus mampu menciptakan inovasi baru yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Selain peningkatan kompetensi, integritas juga menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan fungsional. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada data, standar profesi, etika, dan keilmuan, sehingga mampu menghasilkan kebijakan maupun rekomendasi yang objektif.

Sekda juga mengingatkan bahwa masyarakat kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas layanan pemerintah. Oleh sebab itu, seluruh aparatur dituntut bekerja secara profesional, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan publik.

Ia berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjadi sumber pengetahuan di unit kerja masing-masing sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi organisasi.

Menutup arahannya, Sekda menegaskan bahwa penguatan SDM profesional merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung visi pembangunan NTB yang semakin maju, adaptif, dan berdaya saing.

"Provinsi NTB sedang bergerak maju dengan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan untuk membawa daerah ini ke arah yang lebih baik," pungkasnya.