RRI.CO.ID, Mataram-Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mulai melakukan pendataan dan penertiban 163 rumah dinas guru yang tersebar di enam kecamatan sebagai langkah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Program itu bertujuan memastikan rumah dinas ditempati oleh pihak yang berhak sekaligus menata sistem retribusi pemanfaatan aset milik pemerintah.

Kepala Disdik Kota Mataram Yusuf zain mengatakan, hasil pendataan awal menunjukkan sekitar 80 unit rumah dinas masih dalam kondisi kosong. Selain mendata jumlah dan kondisi fisik bangunan, pihaknya juga akan memverifikasi status penghuni agar tidak ada aset daerah yang dikuasai pensiunan

atau pihak lain yang sudah tidak memiliki hak. "Pendataan ini untuk menyusun basis data yang akurat sekaligus memastikan seluruh aset dimanfaatkan sesuai peruntukannya," ujar, Yusuf Selasa, 28 Juli 2026.

Penertiban akan dilakukan bersama Satpol PP Kota Mataram dan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD). Tim akan mengecek langsung kondisi rumah dinas di sejumlah lokasi, di antaranya SDN 34 Mataram, SDN 3 Mataram, SDN 43 Mataram, SDN 30 Mataram, SDN 46 Mataram, dan SDN 27 Cakranegara. Langkah tersebut dilakukan agar proses verifikasi berjalan objektif dan sesuai ketentuan.

Yusuf menegaskan, rumah dinas hanya diperuntukkan bagi guru aktif berstatus ASN yang mengajar di Kota Mataram dan belum memiliki rumah. Apabila ditemukan rumah dinas ditempati pensiunan, masyarakat umum, atau pihak yang tidak memenuhi kriteria, penghuni akan diminta mengosongkan bangunan tersebut.

"Jika ditemukan ada yang tinggal selain yang berhak, penghuni akan kami minta keluar agar aset bisa dimanfaatkan sesuai aturan," katanya.

Selain memastikan legalitas penghuni, Disdik juga akan menelusuri mekanisme pemanfaatan rumah dinas, termasuk kemungkinan adanya pembayaran sewa. Menurut Yusuf, jika rumah dinas dikenakan biaya, pemerintah harus mengetahui ke mana retribusi tersebut disetorkan karena hingga kini belum ada laporan resmi mengenai penerimaan sewa rumah dinas guru.

"Hasil pendataan ini akan menjadi dasar penataan aset sekaligus memperkuat tata kelola barang milik daerah yang lebih akuntabel," katanya.