RRI.CO.ID, Lombok Utara - Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., saat memberikan tanggapan terhadap pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara, Senin 27 Juli 2026.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Agus Jasmani didampingi Wakil Ketua I Hakamah serta dihadiri jajaran anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Sahabuddin, pimpinan OPD, dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Najmul mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan Raperda. Menurutnya, seluruh pandangan yang disampaikan merupakan bentuk pengawasan yang konstruktif demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menilai adanya perbedaan pendapat dalam proses pembahasan merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi dan justru menjadi ruang untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

"Perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Semua itu memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat," ungkap Najmul.

Selain menanggapi berbagai masukan fraksi, Bupati juga menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi pemerintah daerah, tetapi juga hasil dari fungsi pengawasan DPRD yang berjalan secara optimal dalam mengawal pelaksanaan APBD.

Dalam menjawab sejumlah catatan fraksi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyatakan akan terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan fiskal daerah, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan SiLPA secara produktif, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan belanja modal agar pembangunan daerah berjalan lebih efektif.

Najmul berharap hubungan kemitraan yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif terus dipertahankan dalam setiap proses perumusan kebijakan daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Lombok Utara membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Melalui komunikasi yang baik dan semangat kebersamaan, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing," tutupnya.