RRI.CO.ID, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., saat memberikan tanggapan atas pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin 27 Juli 2026.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Agus Jasmani didampingi Wakil Ketua I Hakamah. Rapat turut dihadiri anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Sahabuddin, kepala perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam penyampaiannya, Bupati Najmul menjelaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah disusun sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/2105/KEUDA. Dokumen tersebut memuat laporan menyeluruh mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga posisi keuangan daerah.

Menurut Najmul, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Alhamdulillah laporan keuangan daerah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah terus berjalan dengan baik," ujarnya.

Selain menyampaikan capaian tersebut, Bupati juga menguraikan sejumlah langkah strategis yang akan menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan fiskal daerah.

Salah satunya adalah pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pembiayaan program prioritas tanpa mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.

Di sisi lain, pemerintah juga akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pelayanan dan penguatan potensi daerah tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Najmul menegaskan bahwa iklim investasi yang sehat harus tetap dijaga agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Lombok Utara.

Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi belanja modal yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal.

"Evaluasi akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sehingga pembangunan dapat berlangsung sesuai target yang telah ditetapkan," katanya.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Najmul mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif untuk terus menjaga sinergi dalam membangun daerah. Ia optimistis kolaborasi yang selama ini terjalin akan menjadi modal penting dalam menghadirkan kebijakan yang efektif dan berpihak kepada masyarakat.