RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram semakin optimistis merealisasikan pembangunan riprap atau tanggul pemecah gelombang di pesisir Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, setelah pemerintah pusat memberikan sinyal positif terhadap usulan proyek tersebut.

"Riprap menjadi solusi jangka panjang untuk menekan laju abrasi yang terus mengancam kawasan pesisir dan permukiman warga," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, Jumat 17 Juli 2026.

Ia mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah menuntaskan seluruh persyaratan administrasi yang diminta pemerintah pusat, terutama penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

"Seluruh pelaksanaan pembangunan dilakukan pemerintah pusat, sehingga kami fokus melengkapi dokumen yang menjadi syarat agar prosesnya segera dapat ditindaklanjuti," katanya.

Selain dokumen lingkungan, Dinas PUPR juga menyiapkan sejumlah data teknis untuk kebutuhan proses penilaian (assessment). Lale menilai peluang proyek tersebut terealisasi sangat besar apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai jadwal.

"Harapannya sudah 90 persen karena semua persyaratan yang diminta pemerintah pusat sedang kami lengkapi. Mudah-mudahan pada Agustus 2026 seluruh dokumen sudah selesai," katanya.

Pada tahap awal, pembangunan akan difokuskan di sepanjang pesisir Kelurahan Bintaro dengan panjang tanggul sekitar 500 meter. Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai lebih dari Rp60 miliar yang seluruhnya diusulkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Insya Allah target kita mulai pengerjaan pada 2027 mendatang," ujar Lale.

Keberadaan riprap diharapkan mampu memecah energi gelombang laut sebelum menghantam garis pantai sehingga dapat memperlambat abrasi yang selama ini mengikis kawasan pesisir Ampenan.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim," kata Lale.