RRI.CO.ID, Mataram - Rencana Pemerintah Kota Mataram membuka akses jalan penghubung antara Jalan Nuraksa di Lingkungan Karang Anyar dan Jalan Batu Bolong, Kelurahan Pagutan Barat, terpaksa ditunda. Penolakan warga terhadap skema pembebasan lahan membuat anggaran tahap awal sebesar Rp5 miliar yang telah disiapkan akhirnya dikembalikan seluruhnya ke kas daerah.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan pemerintah sebenarnya telah menjalankan seluruh tahapan awal, mulai dari sosialisasi hingga konsultasi publik. Namun, proses tidak dapat dilanjutkan karena masyarakat menghendaki pembebasan lahan dilakukan secara menyeluruh, bukan bertahap seperti yang direncanakan pemerintah.

"Secara sosialisasi dan konsultasi publik sudah kami lakukan. Tetapi di akhir pelaksanaan anggaran 2025 muncul penolakan warga, sehingga dana Rp5 miliar yang disiapkan untuk tahap awal pembebasan lahan kami kembalikan 100 persen ke kas daerah," ujar Lale Rabu, 8 Juli 2026.

Menurut Lale, keterbatasan kemampuan fiskal menjadi alasan pemerintah hanya mengalokasikan pembebasan lahan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan Karang Anyar yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Sementara itu, warga menginginkan seluruh ruas dari sisi utara hingga selatan dibebaskan sekaligus.

"Masyarakat meminta pembebasan dilakukan menyeluruh. Sementara kemampuan anggaran daerah belum memungkinkan karena total kebutuhan pembebasan lahan mencapai puluhan miliar rupiah," katanya.

Meski tahapan perencanaan telah mencapai konsultasi publik, Dinas PUPR belum dapat memastikan apakah program tersebut akan kembali dianggarkan pada 2027. Keputusan itu, kata Lale, bergantung pada kondisi keuangan daerah serta prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah kota.

"Kalau kemampuan anggaran memungkinkan dan menjadi prioritas kepala daerah, tentu akan kami usulkan kembali karena proses persiapannya sebenarnya sudah pernah dilakukan," ujar Lale.