Iqbal Ajak NGO Spanyol Kolaborasi Entaskan Kemiskinan lewat Desa Berdaya

‎RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengajak lembaga swadaya masyarakat (NGO) asal Spanyol, ONG Balanced World, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya. Kolaborasi itu diarahkan agar bantuan kemanusiaan yang selama ini berjalan memiliki dampak lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan.

‎Ajakan tersebut disampaikan Iqbal saat menerima audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children (Yayasan Andres) bersama perwakilan ONG Balanced World di ruang kerjanya di Mataram, Jumat, 3 Juli 2026.

‎Dalam pertemuan itu, ONG Balanced World memaparkan berbagai program yang telah dijalankan di NTB sejak pascagempa Lombok 2018. Program tersebut meliputi penyediaan filter air minum tanpa listrik bagi sekolah, panti asuhan, dan kelompok rentan, disertai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan sampah plastik. Kegiatan itu didanai melalui anggaran publik Pemerintah Kepulauan Canary, Spanyol.

‎Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, mengatakan organisasinya setiap tahun menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah di NTB. "Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan keterbukaan pemerintah daerah terhadap inisiatif ini," ujarnya.

‎Iqbal mengapresiasi konsistensi organisasi tersebut membantu masyarakat NTB. Namun, ia menilai banyak program kemanusiaan yang masuk ke daerah selama ini belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan karena berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

‎"Masalahnya adalah sinkronisasi. Program dan proyek yang ada sering kali tidak terorkestrasi dengan baik. Karena itu, Pemprov NTB mengambil peran sebagai dirigen agar semua bantuan tepat sasaran," kata Iqbal.

‎Menurut dia, seluruh program mitra pembangunan ke depan perlu diintegrasikan dengan program Desa Berdaya, yakni program prioritas Pemprov NTB yang difokuskan untuk menekan kemiskinan ekstrem di 106 desa dengan sasaran sekitar 114 ribu penduduk.

‎Untuk memperkuat kerja sama jangka panjang, Iqbal juga mengusulkan pembentukan skema *Sister Province* antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Canary. Skema itu diharapkan menjadi payung kerja sama resmi yang memudahkan pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban berbagai program kemanusiaan.

‎"Kalau kita memiliki payung kerja sama yang kuat, semuanya akan lebih mudah. Saya juga mengundang Gubernur Kepulauan Canary datang ke NTB untuk melihat langsung proyek yang berjalan sekaligus menandatangani kerja sama ini," ujar Iqbal.

‎Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak NTB. Pertemuan itu juga membahas pemetaan lokasi kolaborasi berikutnya, antara lain di wilayah Lembar dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.