RRI.CO.ID, Mataram - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, bersama jajaran menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026. Kegiatan itu diselenggarakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Kamis, 2 Juli 2026.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum NTB menerima sertifikat penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas keberhasilan meraih predikat WBBM yang diumumkan pada ajang SAKIP dan ZI Award 2025 pada Februari lalu.

Sertifikat WBBM diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Hukum kepada satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Selain Kanwil Kementerian Hukum NTB, sertifikat tersebut juga diserahkan kepada beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Predikat WBBM yang diraih Kanwil Kementerian Hukum NTB sebelumnya diumumkan pada ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan pada Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kementerian Hukum untuk terus bertransformasi. Kami ingin Kementerian Hukum dapat menjadi laboratorium Kementerian PANRB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi," ujar Supratman.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa diterimanya sertifikat WBBM menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga kualitas pelayanan yang telah dibangun.

Menurutnya, keberhasilan meraih predikat WBBM bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas.

"Predikat WBBM yang telah kami raih merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dan dukungan para pemangku kepentingan. Penyerahan sertifikat ini semakin menguatkan komitmen kami untuk mempertahankan budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap layanan hukum yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas I Gusti Putu Milawati.

Rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 juga diisi dengan penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan berbagai kementerian dan lembaga serta pemaparan capaian kinerja Kementerian Hukum.

Melalui momentum tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, pembangunan Zona Integritas, serta penyelenggaraan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan pasti bagi masyarakat.