RRI.CO.ID, Lombok Utara - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Utara mulai memperkuat pengelolaan sampah pada dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan prinsip pengurangan sampah sejak dari sumber. Kebijakan tersebut dilakukan agar volume sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir semakin berkurang.

Kepala UPTD BLUD Persampahan DLH KLU, Fathurrahman Wiratmo, mengatakan setiap dapur MBG yang menjadi pelanggan layanan persampahan tidak hanya dikenakan retribusi, tetapi juga mendapatkan pendampingan mengenai tata kelola sampah.

Menurutnya, pengelola dapur didorong melakukan pemilahan dan pengolahan sampah organik maupun sampah yang masih memiliki nilai guna sebelum diserahkan kepada petugas.

"UPTD tidak mengambil seluruh sampah. Yang kami angkut hanya sampah residu yang memang sudah tidak bisa diolah lagi," ujarnya, Senin 29 Juni 2026.

Ia menjelaskan sebagian layanan pengangkutan sampah dari dapur MBG juga telah dikelola oleh Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPST 3R) di tingkat desa sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Retribusi pengangkutan sampah bagi dapur MBG menggunakan sistem ritase bulanan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9. Besaran tarif rata-rata sekitar Rp2 juta setiap bulan.

Saat ini terdapat enam hingga tujuh dapur MBG yang aktif menggunakan layanan pengangkutan sampah, sementara beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap pembangunan dan penyelesaian administrasi.

Fathurrahman mengakui regulasi yang berlaku saat ini belum mengakomodasi tarif berdasarkan jarak pengangkutan sehingga biaya pelayanan masih dihitung berdasarkan jumlah ritase, baik untuk lokasi yang dekat maupun jauh dari tempat pembuangan.

Ke depan, DLH berharap semakin banyak penghasil sampah, termasuk fasilitas publik dan pelaku usaha, menerapkan pengelolaan sampah dari sumber sehingga beban pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir dapat terus ditekan sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.