RRI.CO.ID, Lombok Utara- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai merealisasikan pembangunan gedung baru Kantor Inspektorat sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pemerintahan. Proyek senilai Rp4,5 miliar yang bersumber dari APBD 2026 tersebut telah memasuki tahap konstruksi fisik dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Pembangunan gedung baru itu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kerja yang lebih representatif bagi perangkat daerah. Selain meningkatkan kenyamanan aparatur, keberadaan kantor baru diharapkan mampu mendukung efektivitas fungsi pengawasan internal pemerintahan.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara, Rangga Wijaya, mengatakan seluruh tahapan administrasi proyek telah diselesaikan. Mulai dari proses tender, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), hingga penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa konstruksi.

"Seluruh administrasi sudah selesai. Sekarang proyek sudah memasuki tahap pekerjaan fisik dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2026," kata Rangga, Senin 29 Juni 2026.

Gedung baru Inspektorat akan dibangun di kawasan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, tepat di depan Kantor Bupati dan di sisi barat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Lokasi tersebut dipilih karena berada di pusat aktivitas pemerintahan sehingga dinilai strategis untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Menurut Rangga, desain bangunan akan mengikuti konsep arsitektur gedung pemerintahan yang telah lebih dulu berdiri di kawasan tersebut. Meski memiliki bentuk dan ukuran yang hampir serupa dengan Kantor DPMPTSP maupun Dinas Komunikasi dan Informatika, gedung Inspektorat tetap akan memiliki sentuhan ornamen tersendiri sebagai identitas bangunan.

"Bentuk bangunan dan luasnya hampir sama seperti kantor-kantor lain di kompleks ini. Namun tetap ada sedikit ornamen pembeda supaya tampil lebih menarik dan memiliki karakter," ujarnya.

Pembangunan kantor baru ini diharapkan mampu menunjang tugas Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, kualitas pelayanan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diharapkan semakin optimal.

Jika sesuai jadwal, gedung baru tersebut akan mulai difungsikan setelah seluruh pekerjaan konstruksi selesai pada penghujung tahun 2026.