RRI.CO.ID, Lombok Barat – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau dengan memprioritaskan pembangunan sumur bor di desa-desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan serta evaluasi kejadian kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih ketika puncak musim kemarau tiba.

"Langkah-langkah yang kami lakukan adalah memastikan setiap kecamatan memiliki sumur bor, terutama untuk desa-desa yang memang selama ini menjadi langganan kekeringan. Usulan tersebut juga sudah masuk dalam Musrenbang sebagai bagian dari upaya penanganan jangka panjang," ujarnya, Senin 29 Juni 2026.

Menurut Toni, BPBD tidak hanya menunggu terjadinya bencana kekeringan, tetapi lebih mengedepankan upaya mitigasi sejak dini. Salah satunya dengan melakukan pengecekan langsung terhadap titik-titik rawan berdasarkan data dan pengalaman pada musim kemarau sebelumnya.

"Mitigasi sudah kami lakukan dengan melihat lokasi-lokasi yang selama ini sering mengalami kekeringan. Dari hasil itu kami langsung mengusulkan pembangunan sumur bor pada wilayah yang memang membutuhkan," katanya menegaskan.

Selain melakukan identifikasi lapangan, BPBD juga telah melaksanakan pemetaan kawasan rawan kekeringan melalui bidang terkait. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan sehingga pembangunan infrastruktur air bersih dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Namun demikian, Toni menjelaskan proses pembangunan sumur bor tetap memerlukan kajian teknis yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat. Kajian tersebut bertujuan untuk memastikan keberadaan sumber air bawah tanah yang layak dimanfaatkan.

"Kami akan meminta kajian teknis dari Dinas PUPR untuk mengetahui titik-titik sumber air yang memiliki potensi terbaik. Kajian itu menjadi prioritas sebelum dilakukan pengeboran, pompanisasi maupun pipanisasi," ucapnya.

Ia menambahkan, BPBD telah memiliki data awal mengenai wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Namun, seluruh proses tetap harus didukung kajian geologi agar pembangunan sumur bor benar-benar efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Data sementara memang sudah ada, tetapi kami tetap harus mengetahui kondisi geologinya terlebih dahulu. Setelah itu baru dapat ditentukan lokasi yang tepat untuk pompanisasi, pipanisasi maupun pengeboran oleh bidang teknis," katanya.

Melalui sinergi antara BPBD, Dinas PUPR dan pemerintah desa, diharapkan program penyediaan sumber air bersih dapat mengurangi risiko krisis air saat musim kemarau sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Barat.

"Harapan kami, seluruh langkah mitigasi ini mampu memberikan solusi jangka panjang sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan air bersih ketika musim kemarau datang," katanya mengakhiri.