RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram melakukan konsolidasi dengan seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta sebelum tahapan penerimaan peserta didik baru dimulai.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Martawang, mengatakan seluruh proses SPMB tahun ini mendapat pengawasan langsung dari Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Disdik menegaskan larangan terhadap segala bentuk pungli maupun biaya tambahan yang dapat membebani masyarakat.
“Praktik pungli di lingkungan pendidikan tidak dapat ditoleransi. Target utama kami adalah memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan tanpa terbebani biaya masuk sekolah,” ujarnya, Sabtu 20 Juni 2026.
Sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kendala yang berpotensi muncul selama proses pendaftaran, Disdik membentuk tim posko terpadu yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
"Tim tersebut bertugas memberikan pendampingan sekaligus menyelesaikan persoalan teknis maupun administrasi yang ditemukan di lapangan," kata Martawang menambahkan.
Dalam tim itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem pendaftaran daring, Dinas Sosial (Dinsos) melakukan verifikasi data keluarga miskin desil 1 hingga desil 4 pada jalur afirmasi, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memastikan keabsahan dokumen kependudukan calon peserta didik.
"Kami mengimbau masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan SPMB dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran atau pungli," ujarnya menegaskan.
Untuk menampung laporan tersebut, sambungnya Disdik membuka posko pengaduan di kantor dinas. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang berintegritas, partisipatif, dan responsif sesuai arahan KPK.
"Kami ingin memastikan proses berjalan aman dan tertib," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....