RRI.CO.ID, Mataram – Kota Mataram memasuki babak baru dalam transformasi pelayanan publik setelah ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi pilot project percepatan transformasi digital bantuan sosial (bansos).
Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menjelaskan bahwa pemilihan Mataram didasarkan pada kesiapan ekosistem digital yang telah berkembang cukup baik dibandingkan banyak daerah lain
"Program dijadwalkan mulai diterapkan pada pekan pertama Juli 2026 ini," ujarnya dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Kamis 18 Juni 2026.
Ia mengungkapkan Kota Mataram dapat mengintegrasikan tiga sistem utama, yakni Aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan RI.
"Kota Mataram dipilih karena memiliki akses dan aktivitas digital yang relatif matang. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakatnya juga cukup baik sehingga dinilai siap mendukung implementasi transformasi digital bantuan sosial," katanya.
Menurut Cahyono, program ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi sistem administrasi, tetapi juga menjadi upaya pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bansos, mulai dari ketidaktepatan data penerima, potensi duplikasi bantuan, hingga keterbatasan akses informasi bagi masyarakat.
"Kami ingin memastikan teknologi benar-benar mampu menyelesaikan persoalan mendasar dalam penyaluran bantuan sosial. Ketepatan data, transparansi, dan kemudahan akses menjadi fokus utama yang ingin diwujudkan melalui program ini," katanya.
Sementara itu Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyambut positif kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, digitalisasi bansos merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami siap mendukung penuh pelaksanaan program ini. Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak secara cepat, tepat, dan transparan," jelas Mohan.
Ia menambahkan, penerapan sistem digital akan memberikan manfaat ganda. Di satu sisi masyarakat memperoleh kemudahan akses layanan, sementara di sisi lain pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk melakukan pengawasan dan memastikan akuntabilitas program.
"Melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi digital, kami berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat mendapatkan kemudahan, sedangkan pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk menjamin efektivitas program bantuan sosial," lanjutnya.
Lebih jauh, implementasi program ini juga akan mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat sebagai bagian dari agenda percepatan transformasi digital nasional. Bahkan, perkembangan pelaksanaannya direncanakan menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi layanan publik berbasis teknologi yang saat ini terus didorong Presiden Republik Indonesia.
"Status sebagai daerah percontohan tidak sekadar menghadirkan tanggung jawab baru, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat posisinya sebagai kota yang adaptif terhadap inovasi dan perkembangan teknologi," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....