BMD Dompu Berpotensi Jadi “Lumbung Cuan” Ditengah Krisis Fiskal

RRI.CO.ID, Dompu — Banyaknya Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal kembali menjadi perhatian di tengah rendahnya kondisi fiskal daerah.

Aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah titik strategis dinilai berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara serius dan profesional.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni, mengatakan pihaknya selaku penatausaha BMD telah mulai melakukan penataan melalui penyusunan katalog aset daerah.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian awal untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.

“Selaku penatausaha BMD, kami sudah mencoba menyusun katalog aset. Selanjutnya untuk mengoptimalkan BMD sebagai sumber PAD sangat ditentukan dukungan OPD pengguna aset,” ujarnya, Minggu, 14 Juni 2026.

Ia menilai keberhasilan pemanfaatan aset daerah tidak hanya bergantung pada BPKAD, namun membutuhkan sinergi seluruh OPD, khususnya instansi pengguna aset dan OPD pengampu pendapatan daerah. Muhammad Syahroni juga menyoroti pentingnya figur pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang saat ini masih menunggu penetapan pejabat definitif eselon II.

Ia berharap kepala Bapenda yang nantinya dilantik oleh Bupati Dompu benar-benar memiliki kemampuan dalam memaksimalkan potensi BMD sebagai sumber PAD.

“Menyambut sistem penataan aset yang dibangun oleh BPKAD, maka sangat diharapkan Kepala Bapenda yang diangkat nantinya adalah figur yang benar-benar mampu memanfaatkan BMD secara maksimal untuk sebesar-besarnya meningkatkan PAD,” katanya.

Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan BMD membutuhkan peran aktif Sekretaris Daerah, BPKAD, dan Bapenda sebagai motor penggerak agar seluruh OPD pengguna aset mampu memanfaatkan aset daerah menjadi sumber pendapatan.

“Sekda, BPKAD, dan Bapenda harus mampu menjadi motor penggerak mesin-mesin OPD pengguna aset agar bergerak menghasilkan cuan,” ujarnya.

Selain mendorong pemanfaatan aset, Pemkab Dompu juga mulai memperkuat langkah pengamanan aset daerah melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Muhammad Syahroni mengatakan usulan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Dompu terkait pengamanan aset telah direspons dan sedang diproses.

“Insya Allah dalam waktu dekat, Juni atau Juli, akan ada penandatanganan MOU dengan pihak kejaksaan terkait pengamanan aset,” ungkapnya.

Ia juga meminta Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama, dan Bagian Ekonomi Setda Dompu ikut bergerak membangun pola kemitraan dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan aset daerah yang selama ini belum produktif. Menurutnya, keterlibatan pihak ketiga penting untuk menghadirkan nilai ekonomi terhadap aset milik daerah tanpa harus membebani APBD.

“Kerangka kerja sama dengan pihak ketiga harus mulai disiapkan agar aset daerah mampu memberi nilai ekonomi dan menghasilkan PAD,” katanya.