Sekda NTB: Ukuran Keberhasilan Layanan Kebencanaan Ada pada Masyarakat

RRI.CO.ID, Mataram - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, menegaskan keberhasilan layanan kebencanaan tidak diukur dari banyaknya dokumen atau laporan yang disusun pemerintah. Menurut dia, ukuran utama keberhasilan adalah sejauh mana masyarakat benar-benar terlindungi dan memahami risiko bencana di lingkungannya.

“Pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat memahami ancaman bencana di sekitarnya? Apakah sistem peringatan dini berfungsi? Apakah pemerintah mampu hadir dan memberikan perlindungan saat masyarakat membutuhkan? Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” kata Abul Chair saat membuka Lokakarya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berbasis NSPK Sub Urusan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Mataram, Rabu, 3 Juni 2026.

Lokakarya tersebut digelar Program SIAP SIAGA bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Provinsi NTB.

Abul mengatakan NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ancaman gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga tsunami menuntut pemerintah memperkuat sistem perlindungan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan penerapan SPM berbasis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam layanan kebencanaan di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Menurut Abul, SPM kebencanaan bukan sekadar pemenuhan administrasi pemerintahan, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat memperoleh hak perlindungan dari risiko bencana.

“Ini bukan sekadar soal administrasi atau laporan, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari layanan yang diberikan pemerintah,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota menjadikan lokakarya tersebut sebagai ruang evaluasi bersama untuk mengidentifikasi berbagai kendala pelayanan kebencanaan sekaligus merumuskan langkah konkret yang bisa diterapkan di daerah masing-masing.

Selain itu, Abul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Menurut dia, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan warga.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan daerah ke depan semakin memperhatikan aspek mitigasi risiko bencana sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat.

“NTB memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai bencana. Pengalaman tersebut harus menjadi modal untuk terus memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan pelayanan kebencanaan yang lebih baik,” katanya.

Menutup sambutannya, Abul menegaskan bencana memang tidak dapat dihindari. Namun dampaknya dapat ditekan melalui kesiapsiagaan dan pelayanan publik yang kuat.

“Bencana tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Karena itu, penguatan layanan kebencanaan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan NTB yang semakin tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana,” ujarnya.