RRI.CO.ID, Dompu - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, optimistis usulan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya akan mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Optimisme tersebut disampaikan setelah Pemkab Dompu menyiapkan lahan yang dinilai memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di eks Balai Benih milik Dinas Pertanian Provinsi NTB, yang berlokasi di Desa Bara, Kecamatan Woja.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan, pemerintah daerah saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait proses pengusulan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

Menurutnya, sikap optimis Pemkab Dompu tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemilik aset lahan yang diusulkan.

“Pemprov NTB sangat mendukung. Selain menghibahkan lahan tersebut, pemerintah provinsi juga ikut mengusulkan lokasi itu untuk dijadikan Sekolah Rakyat,” ujarnya, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan, selain akan dibangun Sekolah Rakyat, sebagian sisa lahan di lokasi tersebut juga direncanakan untuk pembangunan KDMP. Saat ini, Pemkab Dompu masih menunggu kedatangan tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan kajian teknis sekaligus pengecekan langsung terhadap lokasi yang diusulkan.

Yani juga menyinggung kunjungan Menteri PUPR, Doddy Hanggodo yang sebelumnya meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Menurutnya, belum adanya kunjungan ke Dompu karena pengusulan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut baru dilakukan pada tahun 2026.

“Dompu baru mengusulkan tahun ini, jadi tinggal menunggu giliran. Mohon bersabar,” katanya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sementara itu, lahan milik Pemerintah Provinsi NTB yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut memiliki luas sekitar delapan hektare dan dinilai telah memenuhi syarat untuk pengembangan fasilitas pendidikan terpadu.