RRI.CO.ID, Mataram - Gelombang penyegaran birokrasi di tingkat pusat yang berujung pada dicopotnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan penunjukan pejabat baru memicu respons beragam dari masyarakat di daerah. Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, penyegaran ini disikapi sebagai sinyal kuat evaluasi total terhadap program strategis nasional.

Langkah perombakan ini dinilai sebagai respons cepat pemerintah pusat atas dinamika implementasi program pemenuhan gizi yang menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan krusial terkait pergantian nakhoda lembaga ini dapat dipantau perkembangannya melalui kanal informasi publik resmi pemerintah di laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia serta pembaruan berkala kebijakan gizi nasional di situs Kementerian Kesehatan RI.

Harapan Keberlanjutan Program di Daerah

Bagi masyarakat di lingkar ibu kota provinsi NTB, pergantian figur nomor satu di BGN ini diharapkan tidak mengaburkan urgensi utama dari pembentukan badan tersebut, utamanya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di daerah.

Seorang warga kelurahan Dasan Agung, Khairul Anwar (38), menyebut bahwa siapa pun yang memimpin BGN, standardisasi mutu makanan dan ketepatan sasaran harus menjadi prioritas utama.

"Kami di daerah sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan siapa yang dicopot atau dipasang di atas. Yang paling penting bagi kami selaku orang tua murid adalah program makanan bergizi untuk anak-anak sekolah di Mataram ini tetap jalan, bersih, dan distribusinya merata," ujar Khairul, Rabu 3 Juni 2026.

Senada dengan hal itu, pegiat pemenuhan gizi komunitas lokal di Mataram, Baiq Rusniati, memandang pergantian ini sebagai momentum emas bagi Kepala BGN yang baru untuk membenahi rantai pasok lokal. Menurutnya, pelibatan kelompok tani dan peternak lokal di NTB masih perlu dioptimalkan agar roda ekonomi daerah ikut berputar seiring jalannya program gizi nasional.

Dengan kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional, masyarakat di wilayah hilir seperti Mataram kini menunggu gebrakan taktis yang mampu menjawab kendala teknis operasional lapangan, sekaligus memastikan transparansi pengelolaan anggaran gizi anak bangsa tetap terjaga ke depannya.