RRI.CO.ID, Dompu — Program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, masih menghadapi berbagai tantangan. Meski secara kelembagaan telah terbentuk di seluruh desa, hingga kini belum satu pun KDMP yang memiliki gedung operasional sendiri.

Kondisi tersebut memicu tarik ulur kepentingan di tingkat desa. Sejumlah kepala desa mengaku keberatan jika pembangunan gedung KDMP harus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kepala Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Imam Suanto mengatakan pada dasarnya seluruh kepala desa mendukung penuh program KDMP yang menjadi program pemerintah. Namun, menurutnya, jika seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional awal koperasi dibebankan kepada pemerintah desa, maka hal itu akan sangat memberatkan kondisi keuangan desa.

“Semua kepala desa mendukung program KDMP. Tapi kalau pembangunan gedung dan pembiayaannya dibebankan ke APBDes, tentu desa keberatan,” ujarnya, Selasa 26 Mei 2026.

Ia mengungkapkan, dampak pembiayaan awal pembentukan KDMP bahkan membuat gaji perangkat desa dan kepala desa di beberapa wilayah belum terbayarkan selama tiga bulan terakhir.

Selain itu, efisiensi anggaran akibat pemotongan dana transfer daerah juga berdampak langsung terhadap berkurangnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah desa.

Menurut Imam Suanto, kondisi tersebut membuat ruang fiskal desa semakin terbatas untuk membiayai program tambahan di luar kebutuhan prioritas desa.

Dalam struktur organisasi KDMP sendiri, kepala desa tidak diperbolehkan menjadi pengurus koperasi dan hanya berfungsi sebagai pengawas.

Sementara itu, hingga kini seluruh KDMP di Kabupaten Dompu disebut belum berjalan secara optimal. Selain belum memiliki gedung operasional, para pengurus koperasi juga belum mempunyai modal usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi koperasi.

Kondisi tersebut membuat program KDMP yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa masih belum menunjukkan aktivitas nyata di lapangan.

Pemerintah desa berharap ada dukungan anggaran dan permodalan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar KDMP dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.