RRI.CO.ID, Mataram - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Mataram mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, pelaksanaan program tersebut diminta tetap memperhatikan rekomendasi para ahli kesehatan, khususnya terkait rencana pemberian susu formula dalam program MBG.

Ketua IDI Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menegaskan kebijakan pembagian susu formula jangan sampai menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat dan mengganggu program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif yang selama ini terus digalakkan pemerintah serta tenaga kesehatan.

“Jangan sampai dalam pelaksanaannya nanti muncul multitafsir di masyarakat. Ada yang menganggap susu formula itu sebagai pengganti ASI, padahal ASI eksklusif tetap yang utama bagi bayi,” ujarnya, Selasa 26 Mei 2026.

Menurut Emirald, program MBG pada prinsipnya merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah dan ibu hamil. Namun, pelaksanaan program harus melibatkan berbagai unsur, termasuk organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Ia mengatakan masukan dari IDAI perlu diperhatikan secara serius karena berkaitan langsung dengan tumbuh kembang anak dan pentingnya ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi.

“Prinsipnya kami mendukung program pemerintah, termasuk MBG. Tetapi dalam pelaksanaannya perlu mendengarkan saran dan rekomendasi dari para ahli agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak lain di masyarakat,” katanya.

Emirald menjelaskan, kekhawatiran IDAI muncul karena susu formula dinilai tidak dapat menggantikan manfaat ASI secara penuh. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dinilai sangat penting agar pemberian susu formula tidak disalahartikan.

Menurutnya, BGN juga perlu memperjelas sasaran penerima apabila susu formula benar-benar masuk dalam program MBG, sehingga distribusi bantuan dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“BGN harus mampu menerjemahkan kepada masyarakat siapa yang layak menerima dan bagaimana penggunaannya. Literasi masyarakat juga harus diperkuat agar tidak muncul anggapan bahwa susu formula bisa menggantikan ASI,” jelasnya.

Terkait pengawasan program, Emirald menegaskan IDI tidak memiliki kewenangan melakukan kontrol langsung terhadap pelaksanaan MBG. Peran organisasi profesi, kata dia, lebih pada memberikan masukan, rekomendasi, dan pandangan medis berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat.

“Kami akan melihat fenomena di lapangan dan memberikan rekomendasi. Apa yang disampaikan IDAI sebagai bagian dari IDI merupakan bentuk masukan profesional, bukan pengawasan langsung,” katanya.