‎RRI.CO.ID, Mataram - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 5.210 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS NTB, Wahyudin, mengatakan ribuan petugas tersebut akan diterjunkan untuk melakukan pendataan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha guna memperoleh gambaran utuh tentang kondisi ekonomi di daerah.

‎"Sebanyak 5.210 petugas yang kita kerahkan di lapangan," ujar Wahyudin, Selasa, 26 Mei 2026.

‎Pendataan untuk masyarakat umum dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 atau sekitar dua setengah bulan. Menurut Wahyudin, keterlibatan ribuan petugas itu menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara akurat.

‎“Sensus ekonomi ini bertujuan menyediakan data ekonomi masyarakat, melihat potensi usaha yang ada, serta bagaimana distribusinya di setiap kabupaten/kota. Data ini nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan,” jelasnya.

‎Sebelum pendataan massal dilakukan, BPS NTB telah memulai tahapan awal melalui skema ngisi bareng atau ngibar di sejumlah instansi pemerintah, BUMN, dan pusat aktivitas ekonomi. Pendataan awal itu menyasar dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas PUPR dan Diskominfotik NTB, serta sejumlah instansi lain seperti DJPB dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam).

‎BPS NTB juga berkoordinasi dengan pihak pusat perbelanjaan seperti Lombok Epicentrum Mall untuk memperluas cakupan pendataan melalui skema yang sama. Dari target 10 lokasi ngibar, hingga kini empat lokasi sudah mulai di sensus.

‎Wahyudin mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus. Ia menegaskan, data yang dikumpulkan murni untuk kepentingan statistik dan tidak terkait dengan kepentingan lain.

‎“Harapan kami, masyarakat memberikan data sesuai kondisi sebenarnya. Sensus ini hanya untuk kepentingan statistik dalam rangka perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

‎Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi instrumen penting untuk memotret potensi ekonomi daerah, melihat perkembangan usaha masyarakat, serta menyediakan data yang lebih akurat sebagai landasan pembangunan ekonomi di NTB ke depan.