‎RRI.CO.ID, Mataram - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menggerakkan mitra kerja di sektor jasa konstruksi untuk ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Melalui kegiatan sosialisasi dan Ngisi Bareng atau “Ngibar” yang digelar di Aula Kantor Dinas PUPR PKP NTB, Jumat, 22 Mei 2026, para kontraktor dan konsultan konstruksi diajak mengisi langsung kuesioner sensus dengan pendampingan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

‎Langkah ini menjadi bagian dari kolaborasi awal antara BPS Provinsi NTB dan pemerintah daerah dalam menghimpun data ekonomi yang lebih akurat, khususnya dari sektor usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Kepala Dinas PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan mitra kerja strategis di bidang jasa konstruksi sebagai objek sensus karena sektor ini memiliki peran penting dalam pergerakan ekonomi daerah.

‎“Harapan kami, melalui pengisian kuesioner ini, para mitra kerja di jasa konstruksi dapat memberikan input data serta informasi yang akurat terkait kondisi usaha mereka,” kata Kusuma.

‎Menurut dia, keterlibatan aktif Dinas PUPR PKP merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program nasional yang bertujuan menghadirkan potret ekonomi yang lebih mutakhir. Ia menilai kualitas data akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.

‎Kusuma menambahkan, konsep Ngibar juga dirancang agar pelaku usaha tidak mengalami kendala dalam proses pengisian data. Dengan pendampingan langsung, proses pendataan diharapkan lebih praktis sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya data sebagai dasar pembangunan.

‎“Kami percaya data yang baik lahir dari kolaborasi yang baik,” ujarnya.

‎Program Ngibar Sensus Ekonomi 2026 di NTB dijadwalkan berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026. Setelah pelaksanaan perdana di Dinas PUPR PKP, pengisian sensus akan dilakukan bertahap dengan menyasar mitra kerja lainnya serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

‎Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting karena menjadi sensus ekonomi kelima yang digelar pemerintah untuk memperbarui basis data ekonomi nasional dan daerah.

‎“Data ekonomi yang lengkap akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu, partisipasi pelaku usaha menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai kondisi ekonomi daerah,” kata Wahyudin.

‎Ia menjelaskan, skema Ngibar sengaja dikembangkan sebagai pendekatan kolaboratif agar proses pengisian data lebih mudah dan nyaman bagi pelaku usaha. Dalam mekanisme ini, peserta tidak hanya menerima penjelasan tentang tujuan sensus, tetapi juga didampingi langsung saat mengisi data hingga proses pengiriman selesai.

‎“Ngisi Bareng ini menjadi ruang kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kami ingin memastikan setiap usaha dapat terdata dengan baik dan pelaku usaha merasa terbantu selama proses pengisian,” ujarnya.

‎Dalam praktiknya, peserta terlebih dahulu menerima penjelasan mengenai manfaat Sensus Ekonomi 2026, kemudian diarahkan membuka tautan pendataan melalui perangkat masing-masing. Data yang diisi meliputi identitas usaha, lokasi, aktivitas usaha, jumlah tenaga kerja, hingga informasi penunjang lainnya.

‎BPS berharap pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha sehingga data ekonomi yang terkumpul menjadi lebih lengkap dan akurat, sekaligus menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.