RRI.CO.ID, Mataram — Upaya mempercepat akses pembiayaan rumah rakyat kembali ditegaskan melalui kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digelar di Graha Bhakti Praja Conference Center, Selasa 19 Mei 2026. Agenda strategis ini menjadi bagian penting dalam mendukung program nasional 3 Juta Rumah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, serta jajaran Forkopimda dari beberapa provinsi seperti NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Turut hadir pula Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Wali Kota Mataram, hingga perwakilan lembaga keuangan dan perbankan nasional.

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pelayanan publik harus bergerak cepat dan tidak berbelit. Ia menyebut percepatan akses rumah bagi masyarakat tidak boleh lagi terhambat oleh proses birokrasi yang lambat.

“Melayani rakyat itu harus dengan cepat, kita harus pastikan semua proses pembiayaan perumahan berjalan mudah dan tidak menyulitkan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan perbankan menjadi kunci utama dalam mewujudkan target pembangunan rumah rakyat secara masif dan berkelanjutan. Katanya menegaskan, akses pembiayaan harus terus diperluas terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari sisi perbankan, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) menyampaikan komitmen kuat untuk mendukung penuh program prioritas pemerintah tersebut.

“Kami mendukung penuh inisiatif Kementerian PKP dalam program 3 juta rumah dan siap menambah kuota penyaluran pembiayaan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” ujarnya.

BSI mencatat kinerja positif dalam pembiayaan sektor perumahan nasional dengan total penyaluran mencapai Rp799,11 miliar. Di Nusa Tenggara Barat, realisasi pembiayaan perumahan telah mencapai Rp43,82 miliar, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat daerah.

Selain itu, melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BSI telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.201 unit rumah secara nasional. Sementara itu, dalam program Kredit Pemilikan Perumahan (KPP), total pembiayaan mencapai Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah atau sekitar 60 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah.

Di tengah tantangan ekonomi global, BSI juga mencatat pertumbuhan positif dengan total aset mencapai Rp460 triliun serta kenaikan laba sebesar 17,1 persen. Capaian ini memperkuat posisi BSI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembiayaan syariah sektor perumahan rakyat.

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap percepatan program rumah rakyat dapat berjalan lebih efektif, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

“Sinergi ini harus terus kita perkuat agar masyarakat bisa segera menikmati rumah yang layak dan terjangkau,” katanya mengakhiri.