Pemerintah Percepat Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Wilayah Perbatasan

RRI.CO.ID, Lombok Barat - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari empat provinsi memperkuat soliditas menjaga stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan daerah dalam rapat koordinasi regional yang digelar di Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa 19 Mei 2026.

Kegiatan strategis tersebut dihadiri jajaran kepala daerah dan unsur Forkopimda dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Hadir pula para gubernur, kapolda, pangdam, danrem, kejati, bupati, serta wali kota seempat provinsi dalam agenda pengarahan nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menegaskan kekompakan Forkopimda menjadi fondasi penting menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika nasional yang terus berkembang.

“Rapat ini menekankan pentingnya kekompakan Forkopimda serta perhatian terhadap berbagai persoalan rutin maupun dinamika yang berkembang saat ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan kepala daerah memiliki landasan hukum kuat sebagai ketua Forkopimda sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor sangat penting dalam mencegah dan menangani potensi konflik sosial di daerah.

“Kita juga menekankan pentingnya memantapkan penanganan konflik sosial karena itu amanat undang-undang dan peraturan pemerintah,” katanya menegaskan.

Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai benteng pencegahan konflik berbasis keagamaan.

“Forum umat beragama harus diperkuat agar potensi konflik sosial yang berasal dari unsur keagamaan bisa dicegah sejak dini,” ucapnya.

Ia menyebut rapat regional tersebut menjadi bagian dari agenda nasional pemerintah yang akan digelar di enam wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi dan Papua dalam waktu dekat.

“Setelah regional Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB, berikutnya akan dilaksanakan di wilayah Sulawesi dan Papua,” katanya mengakhiri.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan berbagai terobosan besar pemerintah dalam sektor perumahan rakyat yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.

Ia mengatakan pemerintah telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat. Tidak hanya itu, waktu pengurusan yang sebelumnya mencapai 45 hari kini dipercepat menjadi hanya 10 hari.

“Sekarang masyarakat mendapatkan BPHTB dan PBG secara gratis dengan proses yang jauh lebih cepat,” ujarnya.

Maruarar juga mengungkapkan program bedah rumah mengalami lonjakan besar dari 45 ribu unit tahun lalu menjadi 400 ribu unit pada tahun 2026.

“Tahun ini pemerintah meningkatkan program rumah layak huni secara besar-besaran karena negara harus hadir untuk rakyat,” katanya.

Sebanyak 15 ribu unit rumah dialokasikan khusus di kawasan perbatasan seperti Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Aceh sebagai bentuk penguatan kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia.

“Rumah-rumah masyarakat di perbatasan akan direnovasi agar layak huni sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara,” tegasnya.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan renovasi rumah bagi penderita tuberkulosis (TBC), pembangunan rumah untuk sekolah rakyat, hingga peningkatan kuota rumah subsidi dari sekitar 220 ribu menjadi 350 ribu unit.

Tak hanya itu, pemerintah untuk pertama kalinya meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan bagi UMKM, kontraktor, pengembang kecil, hingga toko bangunan dengan plafon pinjaman mencapai Rp20 miliar dan subsidi bunga lima persen.

“UMKM sektor perumahan sekarang bisa mendapatkan akses pembiayaan murah sehingga ekosistem perumahan rakyat bergerak lebih masif,” ujarnya.

Maruarar juga menegaskan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari dukungan lintas kementerian, Bank Indonesia, BUMN, hingga pihak swasta nasional.

“Kita bekerja sangat kompak bersama kementerian dan berbagai pihak untuk memastikan program perumahan rakyat berjalan efektif,” katanya mengakhiri.

Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap NTB, khususnya dalam peningkatan bantuan bedah rumah.

Ia menyebut program tersebut sangat penting untuk membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan ekstrem yang masih dipengaruhi kondisi rumah tidak layak huni.

“Bantuan bedah rumah ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem di NTB,” ujarnya.

Iqbal juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi NTB dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema creative financing.

“Walaupun ada pengurangan transfer pusat ke daerah, dukungan creative financing dari Kemendagri membuat pembangunan di daerah tetap berjalan,” katanya.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi energi besar bagi daerah untuk terus melanjutkan pembangunan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat kepada NTB selama ini,” katanya mengakhiri.