RRI.CO.ID, Bima - Kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Bima pada awal Tahun Anggaran 2026 menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Bima periode 1 Januari hingga 9 Mei 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah.

Data hasil konsolidasi bersama Pemerintah Provinsi NTB itu memperlihatkan bahwa dari target pendapatan daerah sebesar Rp1,886 triliun, pemerintah daerah berhasil merealisasikan Rp630,99 miliar atau sekitar 33,44 persen dalam empat bulan pertama tahun anggaran.

Sementara di sisi belanja, dari total alokasi Rp1,986 triliun, realisasi yang tercapai baru sekitar Rp486,42 miliar atau 24,48 persen.

Kabag Protokol di Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin menerangkan, capaian tersebut dinilai mencerminkan kondisi fiskal daerah yang cukup terkendali. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah di tengah upaya percepatan pembangunan dan pelayanan publik.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih menjadi penyumbang terbesar bagi struktur pendapatan Kabupaten Bima. Dari target Rp1,63 triliun, realisasi yang masuk ke kas daerah hingga 9 Mei 2026 mencapai Rp589,88 miliar atau sekitar 36,12 persen.

"Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mulai menunjukkan progres positif. Penerimaan dari pajak daerah terealisasi Rp7,9 miliar dari target Rp42,55 miliar atau sekitar 18,65 persen," ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk retribusi daerah yang ditargetkan Rp155,63 miliar telah terealisasi Rp32,73 miliar atau sekitar 21,03 persen. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas pelayanan publik dan ekonomi daerah mulai bergerak secara bertahap.

"Untuk komponen lain-lain PAD yang sah, realisasi masih berada di angka Rp431,3 juta dari target Rp15,53 miliar atau sekitar 2,75 persen," ucapnya.

Di sisi belanja, pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja pegawai sebagai komponen terbesar dalam struktur APBD. Dari target Rp1,197 triliun, realisasinya mencapai Rp377,339 miliar atau sekitar 31,52 persen.

Kata dia, belanja tersebut mencakup pembayaran gaji ASN, tunjangan pegawai, serta berbagai kewajiban rutin pemerintah daerah yang harus dipenuhi setiap bulan.

Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) juga mencatat realisasi cukup tinggi yakni Rp1,92 miliar dari pagu Rp3,5 miliar atau sekitar 54,94 persen.

Sementara realisasi belanja barang dan jasa mencapai sekitar Rp49 miliar. Pemerintah daerah memperkirakan angka tersebut akan meningkat signifikan pada triwulan kedua seiring mulai aktifnya berbagai program kerja perangkat daerah.

Untuk belanja modal atau pembangunan fisik, realisasi masih tergolong rendah yakni sekitar Rp1,24 miliar dari target Rp64,51 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses administrasi kegiatan, penyusunan dokumen teknis, hingga tahapan tender proyek yang masih berlangsung pada awal tahun.

"Pemerintah optimistis realisasi belanja modal akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama pada proyek infrastruktur jalan, fasilitas pelayanan masyarakat, dan pembangunan sarana pendukung ekonomi daerah," terangnya.

Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Seluruh proses pelaksanaan anggaran tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan percepatan penyerapan anggaran tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat efektivitas penggunaan APBD demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibanding belanja pada catur wulan pertama ini, Pemerintah Kabupaten Bima berharap stabilitas fiskal daerah tetap terjaga sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal sepanjang tahun 2026.