RRI.CO.ID, Lombok Barat - Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis pesantren resmi diluncurkan di Dapur SPPG Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim, Dusun Geresik, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Selasa 12 Mei 2026. Kehadiran program ini langsung diproyeksikan sebagai model percontohan nasional dalam pelayanan gizi santri yang terintegrasi dengan ekosistem pesantren.

Peluncuran tersebut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Dr. Ir. Dadan Hindayana, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, unsur Forkopimcam, Ketua Satgas MG Lombok Barat, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Kediri, Ketua Yayasan Nurul Hakim, serta para kepala desa dan tokoh pesantren.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menilai kehadiran SPPG di lingkungan pesantren merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“SPPG di pesantren ini menjadi percontohan yang sangat baik. Santri mendapatkan makan bergizi, pesantren mendapat insentif, dan lahan pesantren bisa dimanfaatkan untuk mendukung rantai pasok pangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, fasilitas dapur dan sistem pelayanan di SPPG Nurul Hakim dinilai telah melampaui standar nasional, khususnya dari aspek higienitas dan kualitas layanan makanan. Hal ini dinilai menjadi indikator kesiapan pesantren dalam mengelola program gizi secara profesional dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan pengembangan program MBG berbasis pesantren di NTB terus diperluas. Hingga saat ini, sebanyak 13 pesantren di Pulau Lombok telah memiliki titik layanan MBG mandiri.

“Ada uang yang berputar di dalam pesantren. Yang memasok kebutuhan adalah jamaahnya sendiri, yang bekerja juga jamaahnya,” katanya menegaskan.

Menurutnya, konsep closed loop ecosystem yang diterapkan menjadi kekuatan utama program ini, karena melibatkan jamaah dan masyarakat sekitar dalam seluruh rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi pangan. Skema ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan pesantren, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal secara nyata.

Iqbal menegaskan, program MBG bukan sekadar agenda jangka pendek, melainkan investasi besar dalam menciptakan generasi emas Indonesia dalam rentang 10 hingga 25 tahun ke depan. Program ini diyakini mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan daya saing sumber daya manusia sejak dini, katanya mengakhiri.

Di sisi lain, Ketua Yayasan Ponpes Nurul Hakim, TGH Muharaf Mahfuz, memastikan pihaknya akan mengoperasikan dua dapur SPPG untuk melayani sekitar 5.600 santri dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren.

“Dua dapur ini akan sangat membantu kebutuhan gizi santri kami,” ucapnya.

Untuk mendukung keberlanjutan program, yayasan juga telah menyiapkan lahan lebih dari 11 hektare yang akan dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan fasilitas dan rantai pasok pangan. Dengan konsep terpadu ini, SPPG berbasis pesantren diharapkan menjadi model nasional pelayanan gizi yang tidak hanya meningkatkan kesehatan santri, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar.