‎RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meminta penguatan sistem mitigasi bencana di NTB dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat desa. Salah satu langkah yang dinilai mendesak ialah penyusunan rencana kontinjensi atau contingency plan yang rinci untuk setiap potensi bencana.

Permintaan itu disampaikan Iqbal saat menerima audiensi jajaran Palang Merah Indonesia Provinsi NTB di ruang kerjanya, Senin, 11 Mei 2026.

Menurut Iqbal, persoalan utama penanganan kebencanaan di NTB bukan semata pada keterbatasan sumber daya, melainkan belum adanya skenario penanganan yang terstruktur dan terukur. Ia menilai setiap jenis bencana semestinya telah memiliki peta kerja yang jelas, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

“Persoalan besar kebencanaan di NTB adalah belum adanya rencana kontinjensi yang detail. Setiap skenario bencana harus memiliki contingency plan yang jelas, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa," kata Iqbal.‎

‎"Harus tergambar siapa melakukan apa, kapan dilakukan, dan bagaimana mekanismenya,” imbuhnya.

‎Ia mengatakan dokumen rencana kontinjensi tidak boleh berhenti sebagai pelengkap administrasi. Karena, kesiapsiagaan hanya bisa diuji melalui simulasi rutin di lapangan agar seluruh pihak memahami peran masing-masing ketika situasi darurat terjadi.

Iqbal meminta simulasi dilakukan sedikitnya sekali dalam setahun, baik yang diumumkan maupun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Skema tersebut dinilai penting untuk mengukur kesiapan nyata personel dan lembaga terkait.

“Rencana itu harus disimulasikan minimal sekali setahun, baik simulasi yang diumumkan maupun tanpa pemberitahuan. Tujuannya untuk mengukur kesiapan riil di lapangan,” ujarnya.

Selain bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan longsor, Iqbal menegaskan kesiapsiagaan juga perlu mencakup potensi bencana sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pertemuan itu, Pelaksana Tugas Ketua PMI NTB, Lalu R. Doddy Stiawan, memaparkan kesiapan infrastruktur kebencanaan yang dimiliki PMI. Salah satunya ialah pembangunan Smart Warehouse berstandar internasional yang didukung Palang Merah Selandia Baru.

Gudang logistik regional tersebut berada di kawasan belakang Kantor Bank Indonesia di Mataram. Fasilitas itu disiapkan untuk mendukung distribusi bantuan kemanusiaan bagi 10 kabupaten dan kota di NTB.

Menurut Doddy, keberadaan gudang logistik regional tersebut diharapkan dapat mempercepat respons penanganan darurat, terutama dalam memastikan distribusi bantuan berjalan lebih efektif saat bencana terjadi.