RRI.CO.ID, Lombok Barat - Lombok Barat kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 dengan target lebih tinggi setelah sukses meraih predikat Nindya pada tahun sebelumnya.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2026 yang dipimpin langsung Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis 7 Mei 2026.

Dalam arahannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Ummi itu menekankan bahwa capaian predikat Nindya pada 2025 tidak boleh membuat semua pihak cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah terus memperkuat sinergi agar Lombok Barat mampu naik kelas menuju kategori Utama pada tahun 2026.

“Predikat ini mungkin tidak menghadirkan reward secara finansial, tetapi membawa nama baik daerah di tingkat nasional. Ini bukti bahwa Lombok Barat serius memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberhasilan Kabupaten Layak Anak bukan hanya soal memenuhi administrasi penilaian, tetapi tentang sejauh mana pemerintah hadir melindungi hak-hak anak secara nyata di tengah masyarakat.

Wabup UNA juga memberikan apresiasi terhadap progres pengisian instrumen penilaian yang dilaporkan Dinas Sosial telah mencapai angka tinggi, bahkan mendekati 1000 poin. Namun demikian, ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak hanya fokus pada kelengkapan dokumen semata.

“Instrumen ini membutuhkan kepekaan. Kadang ada yang bertugas mengisi, tetapi kurang memahami substansi. Padahal hal seperti ini sangat penting jika kita ingin predikat Lombok Barat meningkat,” katanya menegaskan.

Dalam rapat tersebut, ia turut mendorong Gabungan Organisasi Wanita (GOW) untuk memperluas pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak sebagai ujung tombak perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menjalankan berbagai program sosial, mulai dari edukasi perlindungan anak, pencegahan kekerasan, hingga penyuluhan penanganan stunting.

Ummi juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai langkah nyata menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih menjadi perhatian nasional.

“Jika perempuan diberdayakan secara ekonomi, maka potensi KDRT bisa ditekan. Banyak persoalan kekerasan dipicu masalah ekonomi. Ketika ekonomi keluarga kuat, maka perlindungan terhadap perempuan dan anak juga semakin baik,” ucapnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus kekerasan verbal maupun seksual terhadap anak yang kini menjadi isu nasional, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah.

Karena itu, Pemkab Lombok Barat berkomitmen memperkuat pengawasan melalui kolaborasi lintas sektor bersama sekolah, masyarakat, hingga berbagai lembaga swadaya masyarakat.

“Isu kekerasan terhadap anak sudah menjadi perhatian nasional. Kita harus masuk hingga ke sekolah-sekolah. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kami ingin Lombok Barat benar-benar tumbuh menjadi kabupaten ramah anak, di mana hak anak terpenuhi dan perlindungan mereka terjamin secara utuh,” katanya mengakhiri.