RRI.CO.ID, Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki komitmen kuat untuk menyelaraskan program Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah yang berorientasi pada kualitas.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan BPPD dibentuk sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat promosi pariwisata, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan industri.

“BPPD ini dibentuk oleh pemerintah daerah dan diharapkan mampu menguatkan promosi, karena di dalamnya melibatkan seluruh stakeholder dan pelaku industri pariwisata,” ujarnya, saat diremui di ruang kerjanya, Selasa 5 Mei 2026.

Ia menjelaskan, dirinya mendapat mandat dari gubernur untuk memastikan program BPPD berjalan selaras dengan konsep pariwisata berkualitas yang tengah dikembangkan di NTB. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan arah antara Dinas Pariwisata dan BPPD, khususnya dalam penentuan target dan strategi promosi.

Menurutnya, dalam implementasi program, BPPD berperan melakukan konsolidasi terhadap berbagai fenomena dan kebutuhan aktual di sektor pariwisata, termasuk merespons dinamika global yang berdampak pada industri.

“Target pusat, target daerah, dan target BPPD harus linier. Dengan begitu, program yang dijalankan bisa tepat sasaran,” katanya.

Terkait efektivitas penggunaan anggaran, Ahmad menegaskan bahwa seluruh kegiatan BPPD tetap berada dalam pengawasan Dinas Pariwisata. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata.

“Penggunaan anggaran melalui dinas, sehingga kami melakukan pendampingan dan memastikan konsep program sesuai dengan target yang dikawal,” ujar Aulia.

Ia menyebutkan, alokasi anggaran untuk BPPD tahun ini sekitar Rp1 miliar. Namun, menurutnya, besaran anggaran tidak menjadi fokus utama, melainkan sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan dampak signifikan bagi pengembangan pariwisata daerah.

“Kalau hasil evaluasi menunjukkan dampak yang besar, tentu ke depan bisa menjadi perhatian untuk penguatan anggaran,” katanya.

Aulia juga menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan oleh dinas, tetapi juga melibatkan auditor guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Saat ini, lanjutnya, program BPPD masih berada pada tahap awal pelaksanaan, dengan fokus pada konsolidasi dan penyusunan strategi. Kegiatan promosi mulai berjalan sejak Mei dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan.

Ia berharap BPPD dapat berperan aktif tidak hanya sebagai pelaksana program promosi, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan industri.

“BPPD tidak hanya kita kawal, tetapi juga bisa mengawal pemerintah. Mereka adalah representasi asosiasi, sehingga bisa menjadi titik temu dalam menentukan langkah implementasi ke depan,” pungkasnya.