RRI CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menegaskan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dipandang sebagai rutinitas tahunan semata. Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, dalam kegiatan Exit Meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Menurut Bupati, hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan sebagai kompas untuk memperbaiki sistem birokrasi agar lebih akuntabel dan transparan.

“Exit meeting ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah perbaikan,” tegasnya, Selasa, 5 Mei 2026.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap kooperatif dan memiliki komitmen penuh dalam menindaklanjuti setiap temuan yang ada.

Bupati juga memberikan peringatan keras agar temuan yang bersifat repetitif atau berulang tidak kembali terjadi.

“Temuan yang sama dari tahun ke tahun adalah indikator nyata lemahnya pengawasan internal di level manajerial OPD,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Dompu menyatakan kesiapannya untuk melakukan pendampingan intensif kepada seluruh OPD. Inspektorat harus berperan sebagai “penjamin mutu” guna memastikan setiap rekomendasi BPK benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata.

Sementara itu, BPK memaparkan sejumlah catatan sementara hasil pemeriksaan yang mencakup tiga aspek utama.

Pertama, kepatuhan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian penggunaan anggaran dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, aspek administrasi dan dokumentasi, yakni perlunya penguatan bukti pertanggungjawaban yang lebih valid dan sistematis. Ketiga, terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI), terutama dalam optimalisasi fungsi pengawasan di tingkat perangkat daerah guna mencegah potensi kebocoran anggaran.

BPK juga mengingatkan, kecepatan dan ketepatan respons pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut akan sangat menentukan opini akhir atas LKPD yang akan diberikan dalam waktu dekat.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu berharap mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mempertahankan bahkan meningkatkan opini BPK pada tahun-tahun mendatang.