RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mulai memasang kewaspadaan terhadap potensi eskalasi politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Juni 2027. Meski suhu politik di 23 desa yang akan menggelar Pilkades masih relatif adem-ayem, pemerintah mengingatkan para bakal calon agar tidak menghalalkan segala cara dalam merebut dukungan masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tahapan hingga pelaksanaan Pilkades di 23 desa berjalan aman, tertib dan tidak mengganggu stabilitas keamanan serta kondisi sosial masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Dompu, Arif Hidayatullah mengatakan, meski pelaksanaan Pilkades masih dijadwalkan pada Juni 2027, pemerintah daerah mulai melakukan pemantauan terhadap dinamika di desa-desa yang akan menggelar pemilihan.
Menurut Arif, berdasarkan pemantauan sementara yang dilakukan di sejumlah kecamatan, kondisi politik menjelang Pilkades masih relatif kondusif. Aktivitas politik para bakal calon juga belum menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan.
“Masih saya lihat belum ada apa-apa. Biasanya kan setahun sebelum itu sudah mulai lobby-lobby, silaturahim para calon. Tapi saya lihat ini kok adem-ayem,” katanya, Selasa, 1 September 2026.
Meski situasi masih stabil, pemerintah tidak ingin menunggu hingga muncul persoalan baru untuk melakukan langkah antisipasi. DPM-PD bersama pemerintah kecamatan akan terus memantau perkembangan politik di desa-desa yang menjadi lokasi Pilkades.
Arif mengatakan, dinamika politik dalam Pilkades harus dikelola sejak awal, mengingat persaingan antarkandidat berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat, terutama ketika memasuki tahapan pencalonan, kampanye hingga pemungutan suara.
Karena itu, pemerintah akan memberikan imbauan kepada para bakal calon maupun masyarakat agar seluruh proses politik dilakukan sesuai aturan dan mengedepankan etika demokrasi.
“Kita selaku dinas teknis ini, melalui camat pun, terutama nanti tetap akan menghimbau kepada para calon,” ujarnya.
Arif meminta bakal calon kepala desa tidak menggunakan cara-cara yang dapat memicu konflik dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Proses silaturahmi dan pendekatan kepada pemilih, kata dia, harus dilakukan secara elegan serta tetap berada dalam koridor aturan.
“Ketika ingin mencalonkan diri itu kan sesuai aturan. Bagaimana juga melakukan silaturahim dengan cara-cara yang elegan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, Pilkades seharusnya menjadi ruang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat desa. Para calon diharapkan mampu menyampaikan gagasan dan program, bukan justru membangun persaingan yang berpotensi memecah hubungan sosial masyarakat.
“Artinya bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama di desa-desanya, bagaimana memilih seorang pemimpin di desa,” jelasnya.
Arif juga mengingatkan seluruh calon dan pendukungnya agar tidak menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi. Setiap tahapan Pilkades memiliki aturan main yang harus dipatuhi bersama.
“Tentu ada aturan main dalam melakukan silaturahim dan lain sebagainya. Tidak boleh juga menghalalkan segala cara,” tegasnya.
Selain melakukan pemantauan politik, Pemkab Dompu saat ini juga mempersiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan Pilkades serentak 2027. DPM-PD tengah menyelesaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Pilkades dengan menyesuaikannya terhadap sejumlah regulasi terbaru, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Pemerintah juga mulai menyiapkan kebutuhan anggaran. DPM-PD telah berkoordinasi dengan Bappeda dan PPKAD untuk memastikan pembiayaan Pilkades terhadap 23 desa dapat diakomodasi dalam APBD tahun 2027.
“Karena ada 23 desa, untuk sementara sudah kita usulkan ke Bappeda untuk kesiapan anggaran tahun 2027,” ungkap Arif.
Dengan persiapan regulasi, anggaran dan pemantauan dinamika politik sejak dini, Pemkab Dompu berharap Pilkades serentak 2027 dapat berlangsung demokratis tanpa menimbulkan konflik yang mengganggu stabilitas daerah.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para bakal calon kepala desa dan pendukungnya, untuk menjaga suasana tetap aman dan kondusif mulai dari tahapan persiapan hingga seluruh rangkaian Pilkades selesai.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....