RRI.CO.ID, Kota Bima - Nasib buruh atau pekerja di Bima saat ini jauh dari sejehtera. Banyak yang diupabh jauh di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.Ketua Majlis Pertimbangan Cabang (MCP) PB Sejahtera Bima, Husni menyayangkan masih rendahnya upah yang diterima buruh dan pekerja di Bima.

Menurutnya ini bentuk penindasan modern yang dilakukan perusahaan terhadap pekerjanya. Dari advokasi dan aduan yang diterima pihaknya, apa yang sudah diputuskan dewan upah daerah, berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan. Seharusnya, pekerja dan buruh yang ada di Bima menerima sekitar Rp 2,5 juta lebih, namun paling tinggi Rp1,8 juta, bahkan banyak di bawahnya.

Menurutnya, hal ini tidak boleh terus terjadi terhadap anak bangsa. Selama berkecimpung di organisasi buruh, bahkan di tingkat pusat, menemukan kenyataan miris di banyak daerah. Hanya beberapa daerah saja yang benar-benar buruh atau pekerja mendapatkan upah layak.

“Mampi kami, bagaimana buruh di Bima ini bisa sejehtara. Pemerintah daerah dan legislatif harus melihat kondisi ini,” ujarnya, Jumat, 1 Mei 2026.

Padahal, kata Husni, jika buruh mendapatkan kesejahteraan, maka akan berdampak pada ekonomi. “Akan ada perputaran ekonomi kalau buruh dan pekerja sejahtera,” ucapnya.

Momentum hari buruh 1 Mei, kata Husni, harus menjadi refleksi. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja harus pro aktif, tidak hanya menunggu adanya aduan terkait masalah penerapan upah yang jauh di bawah standar.

“Harus mengecek ke perusahaan-perusahaan bagaimana kelayakan penerapan upah, jangan hanya menunggu bolo,” ungkapnya.