RRI.CO.ID, Lombok Timur - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur (Lotim) menggelar Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Deklarasi (SPMB)Tahun Ajaran 2026–2027 yang berlangsung di Aula Handayani Dikbud Lotim. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyampaian surat edaran pencegahan korupsi dan penanggulangan gratifikasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga integritas layanan pendidikan.

Langkah ini dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan yang sempat muncul pada pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun sebelumnya, khususnya terkait zonasi, validitas data siswa miskin, serta potensi gratifikasi. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, diperlukan sistem, regulasi, serta komitmen bersama yang lebih kuat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait.

“Kegiatan kita hari ini adalah penandatanganan komitmen bersama terkait pelaksanaan SPMB 2026–2027 yang Alhamdulillah dihadiri oleh Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Inspektorat, dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Provinsi NTB,” ujarnya, Rabu 29 April 2026.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan SPMB bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan semata, melainkan melibatkan banyak pihak lintas sektor.

“SPMB ini bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, tetapi tanggung jawab bersama. Ada Dinas Sosial yang berperan dalam menentukan status siswa miskin, dan ada juga dinas-dinas lainnya. Mudah-mudahan langkah awal ini bisa meminimalisir persoalan yang pernah terjadi dalam penerimaan siswa baru pada tahun 2025,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem zonasi tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan SPMB. Tentunya dengan jalur reguler dan prestasi yang seluruh prosesnya berbasis sistem.

“Siswa sudah diatur sesuai domisili tempat tinggalnya terhadap sekolah yang dituju. Adapun kriteria siswa miskin akan berpengaruh terhadap program beasiswa dan berbagai bentuk dukungan lainnya,” tambahnya.

Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh stakeholder. Hal ini sebagai bentuk deklarasi penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026–2027 yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.